Tindak Lanjuti Pidato Presiden dengan Langkah Nyata

JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait ketegangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata.

Salah satunya, Polri hendaknya benar-benar serius menyerahkan seluruh proses penyidikan dugaan korupsi dalam kasus simulator SIM kepada KPK.

Harapan itu disampaikan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, Selasa (9/10/2012) di Jakarta.

"Pidato Presiden itu perlu diapresiasi karena ada semangat pemberantasan korupsi. Tapi, itu baru efektif jika dilaksanakan dengan langkah-langkah nyata," katanya.

Dalam pidatonya di Jakarta, Senin malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Polri untuk menyerahkan penanganan kasus hukum dugaan korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri sepenuhnya kepada KPK.

Presiden juga berjanji menerbitkan peraturan pemerintah tentang pengangkatan dan masa kerja penyidik komisi tersebut.

Danang Widoyoko menghargai pidato Presiden karena memperlihatkan komitmennya pada pemberantasan korupsi, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat untuk memperkuat KPK.

Pidato itu harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata oleh Polri dan KPK. Khusus untuk penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM, Polri hendaknya menyerahkan penyidikan kasus itu sepenuhnya kepada KPK.

"Polri dan KPK sebaiknya bertemu lagi untuk menyepakati detail penyerahan kasus ini," ujar Danang.

Soal pengangkatan penyidik KPK, janji Presiden untuk membuat peraturan pemerintah hendaknya segera dipenuhi. Soalnya, komisi itu memang sedang membutuhkan penyidik untuk mengusut berbagai kasus yang sedang ditangani. Sementara itu, Komisaris Novel Baswedan bisa melanjutkan kerjanya sebagai penyidik KPK.

"Tanpa dibilang sebagai instruksi, sikap Presiden harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang nyata. Sebaiknya Polisi memenuhi semangat Presiden dan jangan malah melenceng lagi," ucap Danang.