Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutarman: Polri Ikut Membesarkan KPK

Kompas.com - 06/10/2012, 23:38 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan, institusinya turut membesarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, Polri berperan besar dalam kiprah KPK, antara lain dengan menempatkan penyidik terbaik Polri di KPK.

"Saya bisa declare bahwa salah satu institusi yang membesarkan KPK itu Polri karena penyidik-penyidik kita ada di sana semuanya," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (6/10/2012).

Sutarman mengambil contoh peristiwa penangkapan tersangka kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin. Saat itu, Polri turut mengajak KPK dalam operasi penangkapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu di Bogota, Kolombia, pada 2011. Penangkapan itu menjadi salah satu contoh bentuk dukungan Polri kepada KPK. Hal itu menunjukkan bahwa Polri tidak pernah berniat berseberangan dengan KPK dan justru bekerja sama memberantas korupsi.

"Waktu menangkap Nazaruddin, untuk besarkan KPK, kita ajak KPK bersama-sama ke Bogota. Itu niat tulus kita sehingga jangan dibawa-bawa lagi, jangan dibentur-benturkan lagi," kata Sutarman.

Menurutnya, KPK tak mungkin dapat bekerja sendirian dalam memberantas korupsi di Indonesia. KPK justru akan lemah jika tidak bekerja sama dengan institusi penegak hukum lain. Sutarman pun mengakui bahwa KPK kini paling berwenang dalam hal pemberantasan korupsi. Polri hanya mendukung dan membantu tugas KPK. "Kita (Polri) ini pembantu," ujarnya.

Sutarman mengatakan, banyak hal yang menyinergikan KPK dengan lembaga lain. KPK juga membutuhkan Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahkan dukungan Presiden Republik Indonesia. Jika semua pihak berbenturan, Sutarman menilai kasus-kasus korupsi akan terbengkalai. Koruptor merajalela dan asyik menonton perseteruan yang terjadi.

"Kita harus menggarisbawahi bahwa institusi tidak mungkin bisa menyidik atau memberantas korupsi sendiri. Kita harus bermitra, harus bersinergi, baik dari aspek pembinaan personelnya, manajerialnya, langkah-langkah penyidikan, maupun langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi," ujar jenderal bintang tiga tersebut.

Hubungan Polri dan KPK kembali memanas setelah anggota Polda Bengkulu, dibantu Polda Metro Jaya, mendatangi kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2012) malam. Kedatangan mereka untuk berkoordinasi dengan pimpinan KPK dan membawa salah satu penyidik Polri di KPK, Komisaris Novel Baswedan.

Upaya membawa Novel itu gagal karena pimpinan KPK melindungi Novel. Polri berdalih penjemputan Novel itu terkait penganiayaan berat yang dilakukan Novel pada 2004 di Bengkulu. Adapun KPK bersikukuh menyatakan bahwa Novel tak bersalah walaupun telah mendapat sanksi disiplin akibat kasus tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com