Polri Tak Tanggapi Soal Penolakan Fatwa Irjen Djoko oleh MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar memilih tak berkomentar ketika ditanya oleh sikap MA yang menolak permohonan fatwa yang diajukan Inspektur Jenderal Djoko Susilo perihal masalah kewenangan penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM.

"Ya, sudah kita ikuti saja nanti perkembangannya," ujar Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/10/2012).

Boy pun mengatakan, Polri akan mengikuti hukum acara yang berlaku untuk penegakkan hukum saat memproses perkara tersebut.

"Ada hukum acaranya, penegakkan hukum ada hukum acara," pungkas Boy.

Seperti diketahui, Irjen Djoko yang menjadi tersangka kasus simulator SIM itu menolak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/9/2012). Melalui kuasa hukumnya, Djoko mengatakan masih mempertanyakan kewenangan KPK dalam menyidik kasus ini. Selain oleh KPK, kasus dugaan korupsi simulator SIM ini juga disidik kepolisian.

Untuk itu pihak Djoko mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung untuk mengetahui mana yang berhak menangani perkara korupsi yang terjadi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun 2011 itu. Djoko sendiri hanya menjadi tersangka oleh KPK sejak 27 Juli 2012.

Selain itu, KPK juga menetapkan Wakakorlantas Brigjen Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, pihak pemenang tender yakni Budi Susanto, dan pihak subkontraktor, Sukotjo S Bambang, sebagai tersangka.

Sementara Polri menetapkan lima tersangka yakni Wakakorlantas Didik Purnomo, Ketua Pengadaan Simulator SIM yakni AKBP Teddy Rusmawan, dan Bendahara Korlantas Polri, Kompol Legimo. Kemudian, dari pihak swasta yakni, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang.

Adapun KPK dan Polri menetapkan tiga tersangka yang sama, yakni Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukotjo Bambang. Kedua kasus yang sama-sama disidik oleh Polri dan KPK ini menuai polemik. Berbagai pihak menginginkan kasus ini diserahkan sepenuhnya pada KPK, mengingat beberapa anggota kepolisian ikut terseret dalam kasus tersebut.

Ikuti perkembangan kasus ini dalam topik "Dugaan Korupsi Korlantas Polri"