Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semoga KPK Selamat dan Makin Kuat

Kompas.com - 25/09/2012, 19:26 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bersama mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyampaikan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selasa (25/9/2012) sore tadi, Mahfud dan Hasyim mendatangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, untuk bertemu dengan unsur pimpinan KPK.

Seusai pertemuan, Mahfud mengatakan, kedatangannya dan Hasyim untuk memberi dukungan moral dan menyampaikan doa agar KPK selamat dan makin kuat. "Dukungan moral dan doa. Kalau fisik dan action (aksi) masing-masing punya ke lapangan. Saya dan Samad (Ketua KPK Abraham Samad) punya lapangan untuk mengabdi," ujar Mahfud saat meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Ketika ditanya apakah dukungan ini disampaikan karena ada upaya pelemahan KPK, Mahfud menjawab, "Anda nilai sendirilah, tanya kepada mereka."

Hal senada disampaikan Hasyim Muzadi. Menurut dia, bagaimanapun juga KPK harus selamat dan sukses dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Mengenai upaya pelemahan terhadap KPK, Hasyim mengatakan kalau hal politis seperti itu bukan menjadi bagiannya.

"Bagian saya adalah bagaimana mendukung secara moral ke KPK. KPK Bisa menjadi trigger (pemicu) secara nasional dalam pemberantasan korupsi dan itu perlu dukungan moral dan doa," katanya.

Ditambahkan Hasyim, maksud kedatangannya ke KPK bersama Mahfud sore ini dalam rangka mewakili perasaan pihak-pihak yang mencintai KPK. "Mewakili perasaan beliau, masyarakat, dan ulama," ucapnya.

Kedatangan kedua tokoh masyarakat ini diterima Ketua KPK, Abraham Samad. Tampak Abraham mengantarkan keduanya hingga pintu keluar gedung KPK.

Seperti diketahui, KPK seolah mendapat banyak cobaan. Di tengah maraknya kasus dugaan korupsi yang ditangani, sebanyak 20 penyidik tidak diperpanjang masa tugasnya di KPK oleh Kepolisian (baca topik: KPK Kirisis Penyidik). Belum lagi soal pengurangan kewenangan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK (baca topik: Revisi UU KPK).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

    Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

    Nasional
    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com