SRMC: Jokowi-Basuki Unggul Untungkan Prabowo Ketimbang Mega

JAKARTA, KOMPAS.com — Pilkada DKI Jakarta bukan hanya diramaikan isu SARA, melainkan juga menyeret isu nasional tentang pencapresan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2014. Di antara keduanya, ternyata Prabowo lebih diuntungkan dari keunggulan Jokowi-Basuki.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 7 hingga September 2012. Survei pra-pilkada dan exit poll putaran kedua itu menunjukkan bahwa, jika pemilihan presiden dilakukan sekarang, 19,1 persen responden memilih Prabowo, sedangkan Mega hanya berada di urutan kedua dengan 10,1 persen.

Sementara capres yang diusung Golkar, Aburizal Bakrie, hanya mendapat 7 persen. Tokoh nasional lainnya, seperti Hatta Rajasa dan Anas Urbaningrum, hanya berada di bawah angka 7 persen.

Yang menarik, pemilih Jokowi-Basuki 25 persen memilih Prabowo dan hanya 13 persen memilih Megawati sebagai presiden pada Pemilu 2014. Sementara itu, 13 persen pemilih Foke-Nara memilih Prabowo, hanya 8 persen yang memilih Megawati.

Menurut penelitian ini, secara umum pemilih pasangan Jokowi-Basuki lebih berhubungan dengan pemilih Prabowo dibandingkan dengan pemilih Megawati. Pilkada DKI Jakarta dan hasilnya lebih memperkuat Prabowo di tingkat massa pemilih dibandingkan dengan Megawati.

"Ini merupakan fakta baru sebab tidak pernah terjadi dalam survei nasional maupun pilkada di daerah lain, pendukung Prabowo jauh lebih besar dari pemilih Megawati ketika simulasi dilakukan secara terbuka," papar CEO SMRC Grace Natalie saat mempresentasikan hasil survei SMRC di Morrissey Serviced Apartment Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/92012).

Fakta bahwa Jokowi-Basuki menang dalam Pilkada DKI apakah menunjukkan bahwa latar belakang Prabowo yang dinilai pernah melakukan pelanggaran HAM berat tidak penting bagi pemilih Jakarta.

"Apakah menunjukkan bahwa opini Prabowo berada di belakang kerusuhan rasial terhadap warga Tionghoa pada Mei 1998 tidak menjadi masalah penting bagi pemilih Jakarta," tutur Grace.

Survei ini menunjukkan bahwa pada umumnya, yakni 59 persen, warga tidak tahu bahwa Prabowo diberhentikan dari dinasnya sebagai perwira TNI karena dinilai melakukan pelanggaran HAM berat.

"Jadi, efek isu pelanggaran HAM oleh Prabowo tidak diketahui oleh warga Jakarta pada umumnya dan ini yang membuat isu Prabowo tersebut tidak terlihat penting dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta," papar Grace.

Di samping itu, terangnya, walaupun masyarakat tahu isu tersebut, jika Prabowo cukup bisa meyakinkan massa bahwa pelanggaran HAM tersebut tidak benar, dengan sendirinya tidak menghambat Jokowi-Basuki dan ambisi Prabowo untuk menjadi presiden.