Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wahid Institute Ajak Masyarakat Protes Film "Innocence of Muslims" dengan Damai

Kompas.com - 19/09/2012, 00:13 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - The Wahid Institute ikut mengecam beredarnya film "Innocence of Muslims" yang diproduksi di Amerika Serikat (AS). LSM yang didirikan oleh Abdurahman Wahid itu mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan bersifat anarkis.

"Demolah semua, mari kita berdemo, enggak masalah, tapi dengan cara damai," ujar Direktur Wahid Institute, Yenny Zanuba Wahid, di Gedung Wahid Institute, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Yenny pun menyayangkan tindakan pihak pembuat film tersebut, yang materinya dapat diduga dan ditafsirkan sebagai tindakan intoleran kepada komunitas agama tertentu. Film tersebut malah berpotensi memicu ketegangan antaragama.

Selain di Indonesia, film yang beredar di Youtube tersebut juga menuai protes dari beberapa negara di Timur Tengah seperti Mesir dan Libya. Di Libya aksi anarkis terjadi hingga menewaskan empat warga AS, termasuk Dubes AS untuk Libya Christopher Stevens.

"Kita mengimbau kepada umat Islam di Tanah Air untuk tidak terpancing melakukan aksi-aksi kekerasan," terangnya. Untuk itu, The Wahid Insitute akan menyuarakan protes terhadap film tersebut melalui dunia online.

Untuk menghindari peristiwa serupa, Yenny akan meminta situs-situs online untuk mensensor film berbau SARA atau agama layaknya sensor terhadap film berbau pornografi.

"The Wahid Insitute akan menggalang dukungan secara online dan offline untuk melobi situs-situs besar seperti Youtube dan Google untuk menerapkan kebijakan self censorship terhadap karya-karya yang bernuansa kebencian yang berpotensi menciptakan ketegangan antar umat beragama," ujarnya.

Sementara itu, aktivis platform Change.org, Usman Hamid mengatakan, cara melakukan protes bisa dilakukan pula melalui dunia online. Masyrakat diminta dapat meredam emosional dan menghasilkan solusi terbaik tanpa harus bersifat anarkis.

"Publik melakukan caranya yang rasional, jangan dengan cara emosional. Ini era digital harus dioptimalkan dengan cara yang baik," terang Usman.

Yenny menjelaskan, pihaknya akan berkonsultasi dengan pakar hukum internasional untuk melihat kemungkinan dapat melakukan penuntutan secara hukum terhadap produsen karya "Innocence of Muslims". Dia melihat, film tersebut masuk dalam kategori kriminalitas. Menurutnya, hak dalam kebebasan berekspresi di dunia online juga harus dipertanggungjawabkan apabila menimbulkan reaksi protes seperti yang terjadi belakangan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com