Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: SBY Harus Surati Obama!

Kompas.com - 18/09/2012, 21:14 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Tjatur Sapto Edy mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap tegas kepada Pemerintah Amerika Serikat terkait peredaran film Innocence of Muslims. Hal itu bisa dilakukan dengan cara mengirimkan surat yang meminta agar Presiden AS Barrack Obama menghukum sutradara film tersebut.

Tjatur mengatakan, selama ini Pemerintah Indonesia hanya menyampaikan proses secara lisan terhadap film yang memicu aksi kekerasan dari kalangan umat Muslim. Kericuhan itu sendiri, kata Tjatur, merupakan pelampiasan atas ketidakpuasan dari sikap Presiden.

"Pemerintah jangan hanya protes dengan perkataan. Saya pikir Presiden SBY atas nama rakyat Indonesia, atas nama kemanusiaan, atas soliditas umat beragama, buatlah surat yang keras kepada Presiden Obama. Presiden SBY jangan sungkan-sungkan meminta agar Presiden Obama menghukum pembuat film tersebut," kata Tjatur di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Ia mengatakan, setiap umat beragama, tidak hanya Muslim, pasti akan mengutuk keras dan marah pada film yang berisi penghinaan kepada tokoh penting pembawa ajaran agamanya. Dia menegaskan, film Innocence of Muslims itu adalah bentuk penghinaan kepada umat Islam. Oleh sebab itu, umat Islam berhak marah atas film tersebut. Tjatur menilai, film tersebut lebih banyak berdampak pada keburukan karena dapat memicu perpecahan bangsa dan aksi kekerasan sepihak.

"Kita sarankan dan minta umat Islam untuk berpikiran dingin menyikapi keadaan itu. Kemarahan hendaknya tidak diliputi dengan nafsu marah. Marah seharusnya karena cinta kepada Nabi (Muhammad). Kita boleh demo, tapi jangan sampai merusak dan melukai," katanya.

Presiden Yudhoyono telah menyampaikan kecaman keras terhadap peredaran film yang disutradarai oleh Nakoula Basseley Nakoula (55) tersebut. Menurut Presiden, jika perbuatan semacam itu dibiarkan maka akan terjadi konflik.

"Saya sudah menyampaikan ketidaksenangan dan kecaman saya atas diedarkannya (film) yang merupakan bentuk pelecehan. Kalau hal-hal itu terus dibiarkan, akan terjadi benturan di seluruh dunia," ujar Presiden Yudhoyono di acara Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2012 di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Senin (17/9/2012).

Berita terkait reaksi atas film ini dapat diikuti dalam topik "Reaksi atas Film 'Innocence of Muslims'".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com