Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah AS Harus Tegas terhadap Pembuat "Innocence of Muslims"

Kompas.com - 17/09/2012, 13:56 WIB
Sidik Pramono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan mengecam keras film Innocence of Muslims, yang menimbulkan gelombang anti-Amerika Serikat di seluruh dunia.

PPP mengutuk keras sehubungan dengan dibuat dan beredarnya film, yang jelas menodai ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tersebut.

"Film berkualitas rendah itu hanya menunjukkan kebencian, pemahaman yang sempit dan sepihak dari pembuatnya," kata Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy dalam siaran persnya, Senin (17/9/2012) siang.

Karenanya, PPP meminta Pemerintah AS segera memproses secara hukum penodaan agama yang dilakukan Nakoula Bacile atau siapapun nama aliasnya, berikut yang terlibat dalam pembuatan film tersebut.

Langkah itu dipercaya bisa meredam eskalasi kekerasan anti-AS, memperlihatkan keseriusan Pemerintah AS dalam turut menjaga harmonitas kehidupan beragama, dan melokalisasi isu anti-AS kepada si pembuat film.

"Ini penting untuk menjaga agar eskalasi yang ada tidak semakin berkembang kepada arah yang misleading," tutur Romy, panggilan akrab anggota DPR tersebut.

PPP menyesalkan jatuhnya korban, termasuk diplomat AS di Libya, atas adanya kekerasan yang dipicu beredarnya film tersebut. Setiap negara diharapkan tetap menghormati dan melindungi kedaulatan sebuah negara atas dasar prinsip hubungan internasional.

Untuk itu, proses hukum yg memadai harus tetap dilakukan terhadap para pelaku agar ketertiban hubungan antarnegara terjaga. Selain itu, PPP meminta umat Islam Indonesia dalam mengekspresikan kesamaan sikap mengutuk film tersebut tetap menahan diri dari tindakan kekerasan dan menjaga kerukunan umat beragama.

"PPP mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpancing dengan provokasi atas nama apa pun," kata Romy, politikus muda asal Yogyakarta itu.

PPP juga menyerukan kepada seluruh tokoh agama di dunia untuk menjaga seluruh umatnya dari tindakan provokasi yang dilakukan sekelompok radikalis yang salah arah dalam memahami ajaran-ajaran moderasi yang terkandung dalam setiap agamanya. Selain itu, dari kelompok anti-agama yang meyakini bahwa agama adalah candu kehidupan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com