Usman: Penembakan WNI Bisa Dilaporkan ke PBB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan aktivis change.org, Usman Hamid, mengungkapkan, Pemerintah Indonesia berhak melaporkan kasus penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia kepada Dewan HAM PBB. Pasalnya, penembakan WNI yang dilakukan Polisi Diraja Malaysia tersebut masuk dalam ranah internasional sehingga harus ditindaklanjuti dengan lebih serius oleh Pemerintah Indonesia.

"Pemerintah harus mengambil langkah bilateral dan multilateral terhadap kasus penembakan TKI ini. Kalau langkah bilateral dapat dilakukan antara Indonesia dan Malaysia, sedangkan multilateral dapat dilakukan dengan ASEAN ataupun tingkatan yang lebih luas, yaitu PBB. Indonesia berhak melaporkan kasus penembakan TKI itu ke Dewan HAM PBB," ujar Usman saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Usman memaparkan, di tingkat ASEAN, pemerintah harus meyakinkan Badan HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights) untuk memberikan suara dan tidak pasif menyikapi hal ini. Indonesia wajib meyakinkan Badan HAM ASEAN untuk mengambil langkah monitoring terhadap proses hukum di Malaysia.

Sementara di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Hak Asasi Manusia, pemerintah dapat mengupayakan agar kasus penembakan TKI diangkat di sidang Universal Periodic Review (UPR).

Selain itu, menurut Usman, pemerintah perlu membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap tabir penembakan yang dialami TKI di Ipoh, Pulau Pinang, Malaysia, pekan lalu. Pembentukan TPF dapat dikatakan sebagai upaya dari pemerintah untuk memperoleh kejelasan identitas korban dan runtutan kejadian yang sampai sekarang masih didominasi oleh keterangan dari Pemerintah Malaysia yang terkesan berpihak kepada polisi setempat.

"Tim Pencari Fakta (TPF) jelas mutlak. Pembelaan TKI harus ditunjukkan dengan cara setotal-totalnya. Pemerintah jangan mengulangi kegagalan. Pemerintah wajib memperjuangkan keadilan atas penembakan ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan informasi resmi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri, ada empat orang yang ditembak oleh polisi Malaysia. Dari empat orang yang dilaporkan ditembak mati oleh kepolisian Malaysia, baru satu yang telah dikonfirmasi sebagai WNI.

"Dari empat itu yang sudah ’confirm’ WNI itu adalah satu, yang tiga identitasnya sampai saat ini belum bisa dikonfirmasikan karena memang tidak memiliki data-data pada dirinya," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Menlu mengatakan, jenazah satu WNI tersebut telah diberitahukan kepada keluarganya dan dalam proses pemulangan.

Berita selengkapnya dapat diikuti di topik "Malaysia Tembak Mati WNI di Perak"