Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawa Buku Tabungan, Tina Talisa Bantah Aliran Dana

Kompas.com - 29/08/2012, 21:54 WIB
Joe Leribun

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tina Talisa membantah ada aliran dana Rp 120 juta dari mantan pimpinan Banggar DPR, Mirwan Amir, ke rekening pribadinya.

Hal tersebut diungkapkan Tina dalam surat pengaduan kepada Dewan Pers di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2012) siang tadi.

Tina mengadu ke Dewan Pers karena merasa nama baiknya dicoreng oleh pemberitaan beberapa media masa, yang menyebut dirinya menerima aliran dana 120 juta dari mantan Bangar DPR, Mirwan Amir. Empat media yang dituntut Tina itu adalah Kompas, Rakyat Merdeka, Berita Kota, dan Warta Kota.

"Tidak ada satu pun rekening-rekening tersebut yang menunjukkan adanya aliran dana sebesar Rp 120 juta atau jumlah berapa pun dan pada waktu kapan pun dari mantan pimpinan banggar DPR, MA, seperti disebutkan dalam pemberitaan beberapa media," jelas Tina Talisa di Dewan Pers.

Dalam surat pengaduan yang ditandatangani atas namanya, Tina menuliskan berbagai pemberitaan tersebut tidak ada usaha konfirmasi dari media bersangkutan kepada dirinya. Karena itu, dia beranggapan, apa yang ditulis dalam berita itu telah melanggar kode etik jurnalistik.

Berikutnya, Tina menilai substansi berita-berita itu dianggap telah mencemarkan nama baiknya dan tidak dibuat berdasarkan fakta alias bohong. Untuk membuktikannya, Tina menyerahkan bukti data rekening tabungannya di Bank Mega, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank HSBC Amanah.

Tina berharap media-media tersebut meralat sekaligus membuat permintaan maaf atas kesalahan pemberitaan tersebut.

"Sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999 dan KEJ, saya berharap Dewan Pers meminta media-media tersebut meralat dan meminta maaf atas kesalahan pemberitaanya," tegas Tina Talisa.

Anggota Dewan Pers bidang Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Agus Sudibyo menjelaskan, laporan itu terkait berita-berita yang menyebutkan ada aliran dana ke rekening Tina.

"Cukup lengkap diberikan kutipan-kutipannya. Dewan Pers akan mempelajari dan mencoba mempertemukan, verifikasi termasuk penyelesaian," katanya.

Menurut Agus, media yang memberitakan Tina Talisa tidak melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. "(Pemberitaan) keempat media ini tidak mengandung konfirmasi, itu penting. Ini menyangkut nama baik orang itu," imbuhnya.

Atas pengaduan ini, Dewan Pers, lanjut Agus akan melakukan mediasi dengan menggelar pertemuan dengan pihak-pihak yang diadukan.

"Kami baru terima pengaduan jadi belum memeriksa. Kami akan beri kesempatan kepada media-media itu untuk klarifikasi," ujarnya.

Agus mengatakan, Dewan Pers akan melakukan klasifikasi terlebih dulu terhadap pelaporan itu sebelum melakukan mediasi. "Selasa depan, baru mediasi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com