KH Hasyim Muzadi: Kekerasan di Sampang Harus Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap penganut Syiah di Sampang, Madura, yang sudah terjadi dua kali, bahkan menimbulkan korban jiwa.
    
"Harus dihentikan. Kekerasan ini telah merenggut jiwa dan harta benda serta terjadinya kekejaman berupa pembakaran tempat tinggal. Tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan hal demikian," kata Hasyim di Jakarta, Senin (27/8/2012).
    
Bahkan, lanjut Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) itu, di dalam Islam, perang hanya diizinkan jika umat Islam diperangi. "Tidak boleh agresi sepihak," kata pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam di Malang, Jawa Timur, dan Depok, Jawa Barat, tersebut.

Oleh karena itu, Hasyim mengimbau para ulama dan pemuka masyarakat Sampang dan Jawa Timur agar kembali ke tata cara ukhuwah islamiah yang sebenarnya. "Karena ideologi tidak bisa hilang dengan kekerasan, tetapi dengan dakwah dan hikmah," katanya.
    
Sedangkan kepada kelompok Syiah, Hasyim mengimbau agar mereka dapat menjaga diri sekaligus menempatkan diri. "Janganlah suka menghujat sekte lain yang mayoritas dalam masyarakat secara terbuka, misalnya menghujat sahabat-sahabat Rasul selain Sayidina Ali dan yang semacamnya. Hal tersebut akan memicu konflik," katanya.
    
Kepada Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Hasyim mendesak agar membangun kembali rumah-rumah yang musnah serta menjaga keamanan warga penganut Syiah sebagai warga negara Indonesia. "Sedangkan yang bersalah tetap harus berhadapan dengan hukum," katanya.
    
Pada kesempatan yang sama, Hasyim mengingatkan umat Islam untuk senantiasa mewaspadai unsur-unsur adu domba yang bisa saja datang dari kalangan Islam sendiri ataupun dari luar Islam yang "islamofobia" dan ateistis, serta kelompok-kelompok yang senang adanya pertikaian dan kekerasan di kalangan umat kemudian dilaporkan ke luar negeri untuk merusak nama Islam dan Indonesia.
    
"Gerakan politik transnasional yang ditempelkan dalam gerakan agama pasti membahayakan keutuhan umat, NKRI, dan Pancasila, bahkan acapkali membantu separatisme," katanya.