Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berlanjut, Sentimen Negatif untuk Partai Demokrat

Kompas.com - 09/08/2012, 05:07 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dukungan publik terhadap Partai Demokrat terus mengalami penurunan tajam. Hilangnya kepercayaan pemilih terhadap partai berideologi nasionalis religius tersebut disebabkan kinerja Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia dinilai tidak memuaskan. Ditambah pula, banyak kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi.

"Adanya sentimen negatif terhadap Demokrat di antara para pemilih terus berlanjut. Sentimen itu berupa kasus korupsi maupun ketidaktegasan SBY dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Satu hal yang patut dicatat adalah terjadinya diskoneksi antara pemerintah yang dikendalikan Demokrat dan rakyat karena sebagian besar rakyat menyatakan pemerintah tidak peduli dengan nasib rakyatnya," ujar Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte di Jakarta, Rabu (8/8/2012) malam.

Vermonte mencatat, berdasarkan survei yang dilakukan CSIS melalui metode wawancara dengan responden di 32 provinsi (minus Papua), dari tanggal 6 hingga 19 Juli 2012, mayoritas responden menilai Partai Demokrat telah gagal mengambil peran dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan kajian CSIS, dari hasil Pemilu 2009 yang dimenangkan Partai Demokrat dengan perolehan suara sebesar 21 persen, dukungan para simpatisan partai tersebut pada bulan Juli 2012 menurutnya hanya tersisa 11,1 persen. Bahkan, jika dibandingkan hasil survei serupa yang dilakukan CSIS Januari 2012 lalu, maka pada survei bulan Juli ini perolehan suara Partai Demokrat juga turun hingga 1,5 persen.

Dalam survei itu turut pula disebutkan, kondisi Partai Golkar justru berbanding terbalik. Meskipun terdapat kadernya yang tersangkut masalah korupsi, partai ini mengalami peningkatan dukungan sebesar 7,5 persen jika dibandingkan survei CSIS bulan Januari 2012.

Begitu pula dengan yang dialami oleh PDI Perjuangan (PDI-P), partai "moncong putih" tersebut mengalami kenaikan dukungan sebesar 7,8 persen apabila disandingkan dengan hasil survei CSIS pada Januari 2012.

"Meskipun Partai Golkar dan PDI-P memiliki kader yang tersangkut masalah korupsi, publik hanya mengetahui masalah korupsi yang melibatkan kedua kader parpol tersebut secara sekilas. Hal itu pulalah yang membedakannya dengan yang dialami oleh Demokrat. Publik seakan sudah hafal betul masalah korupsi yang menjerat kader parpol Demokrat," tambahnya.

Dia turut pula membeberkan bahwa Partai Nasdem sebagai partai baru menunjukkan potensi elektoral yang cukup baik karena mampu bersaing dengan partai menengah, seperti PPP, PKB, PKS, PAN, dan Hanura.

Di sisi lain, Vermonte mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei yang ditembuskan dengan kajian, parpol berideologi Islam sedang berada di titik paling nadir menjelang Pemilu 2014. Jika partai Islam tidak segera berbenah, lanjutnya, maka partai tersebut terancam mengucapkan selamat tinggal pada Pemilu 2014 karena electoral treshold yang masih di bawah rata-rata.

Selain itu, kegagalan partai Islam dalam menjaring pemilih adalah karena ketidakadaan seorang tokoh yang kuat sehingga dapat menarik pemilih setia yang pada akhirnya lari ke partai nasionalis. Pemilih setia partai Islam tersebut kecewa dengan keadaan di partai Islam sehingga menyeberang ke partai nasional yang mewadahi kepentingan umat Islam. "Partai Islam jika tidak berubah maka hanya bisa mengucapkan goodbye untuk Pemilu 2014," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com