Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berlanjut, Sentimen Negatif untuk Partai Demokrat

Kompas.com - 09/08/2012, 05:07 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dukungan publik terhadap Partai Demokrat terus mengalami penurunan tajam. Hilangnya kepercayaan pemilih terhadap partai berideologi nasionalis religius tersebut disebabkan kinerja Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia dinilai tidak memuaskan. Ditambah pula, banyak kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi.

"Adanya sentimen negatif terhadap Demokrat di antara para pemilih terus berlanjut. Sentimen itu berupa kasus korupsi maupun ketidaktegasan SBY dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Satu hal yang patut dicatat adalah terjadinya diskoneksi antara pemerintah yang dikendalikan Demokrat dan rakyat karena sebagian besar rakyat menyatakan pemerintah tidak peduli dengan nasib rakyatnya," ujar Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte di Jakarta, Rabu (8/8/2012) malam.

Vermonte mencatat, berdasarkan survei yang dilakukan CSIS melalui metode wawancara dengan responden di 32 provinsi (minus Papua), dari tanggal 6 hingga 19 Juli 2012, mayoritas responden menilai Partai Demokrat telah gagal mengambil peran dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan kajian CSIS, dari hasil Pemilu 2009 yang dimenangkan Partai Demokrat dengan perolehan suara sebesar 21 persen, dukungan para simpatisan partai tersebut pada bulan Juli 2012 menurutnya hanya tersisa 11,1 persen. Bahkan, jika dibandingkan hasil survei serupa yang dilakukan CSIS Januari 2012 lalu, maka pada survei bulan Juli ini perolehan suara Partai Demokrat juga turun hingga 1,5 persen.

Dalam survei itu turut pula disebutkan, kondisi Partai Golkar justru berbanding terbalik. Meskipun terdapat kadernya yang tersangkut masalah korupsi, partai ini mengalami peningkatan dukungan sebesar 7,5 persen jika dibandingkan survei CSIS bulan Januari 2012.

Begitu pula dengan yang dialami oleh PDI Perjuangan (PDI-P), partai "moncong putih" tersebut mengalami kenaikan dukungan sebesar 7,8 persen apabila disandingkan dengan hasil survei CSIS pada Januari 2012.

"Meskipun Partai Golkar dan PDI-P memiliki kader yang tersangkut masalah korupsi, publik hanya mengetahui masalah korupsi yang melibatkan kedua kader parpol tersebut secara sekilas. Hal itu pulalah yang membedakannya dengan yang dialami oleh Demokrat. Publik seakan sudah hafal betul masalah korupsi yang menjerat kader parpol Demokrat," tambahnya.

Dia turut pula membeberkan bahwa Partai Nasdem sebagai partai baru menunjukkan potensi elektoral yang cukup baik karena mampu bersaing dengan partai menengah, seperti PPP, PKB, PKS, PAN, dan Hanura.

Di sisi lain, Vermonte mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei yang ditembuskan dengan kajian, parpol berideologi Islam sedang berada di titik paling nadir menjelang Pemilu 2014. Jika partai Islam tidak segera berbenah, lanjutnya, maka partai tersebut terancam mengucapkan selamat tinggal pada Pemilu 2014 karena electoral treshold yang masih di bawah rata-rata.

Selain itu, kegagalan partai Islam dalam menjaring pemilih adalah karena ketidakadaan seorang tokoh yang kuat sehingga dapat menarik pemilih setia yang pada akhirnya lari ke partai nasionalis. Pemilih setia partai Islam tersebut kecewa dengan keadaan di partai Islam sehingga menyeberang ke partai nasional yang mewadahi kepentingan umat Islam. "Partai Islam jika tidak berubah maka hanya bisa mengucapkan goodbye untuk Pemilu 2014," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com