Utusan KPK Antar Surat ke Rumah Hartati

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutus salah seorang petugasnya untuk mengantarkan sebuah surat ke rumah Hartati Murdaya yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 42-44, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2012). Hari ini, KPK telah menetapkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan sawit di Buol.

Pantauan Kompas.com, petugas tersebut menggunakan baju berwarna putih yang berlogo KPK. Petugas tersebut datang menggunakan mobil Kijang Kapsul dengan nomor polisi B 2195 IM. Surat tersebut langsung dititipkan kepada petugas keamanan yang berada di rumah Hartati.

"Dari KPK, surat untuk Ibu, " ujar petugas tersebut, kepada petugas keamanan di rumah Hartati.

Namun, tidak diketahui persis apa isi surat tersebut.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Hartati sebagai tersangka atas dugaan menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu. Selaku Presiden Direktur PT HIP dan PT CCM, Hartati diduga menyuap Amran terkait kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit dua perusahaannya di Kabupaten Bukal, Kecamatan Buol, Sulawesi Tengah. KPK pun menetapkan Amran sebagai tersangka kasus ini.

Menurut tim pengacara Hartati, PT HIP hanyalah korban pemerasan. Berulang kali terjadi gangguan keamanan terkait operasi perusahaan dan gangguan lahan perkebunan milik perusahaan Hartati di Buol. Pengacara Hartati mengatakan, Amran Batalipu memaksa dan berulang kali meminta PT HIP memberikan uang  menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2012.

"Tidak benar ada perintah dari Hartati Murdaya kepada direksi dan/atau karyawan PT HIP untuk menyuap Amran Batalipu," ujar pengacara Hartati, dalam siaran persnya. 

Informasi dari KPK menyebutkan, pemberian suap kepada Amran terjadi karena ada perintah dari Hartati kepada Yani. Seusai diperiksa sebagai saksi, Hartati mengaku pernah dimintai uang Rp 3 miliar oleh Amran. Dari Rp 3 miliar yang diminta, baru Rp 1 miliar yang diberikan.