Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Massa Demokrat Bakal Pindah ke Nasdem

Kompas.com - 07/08/2012, 19:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Massa pendukung Partai Demokrat di Pemilu Legislatif 2009 disebut akan pindah ke beberapa partai politik jika pemilu dilaksanakan hari ini. Paling banyak, massa pendukung partai berlambang bintang Mercy itu akan pindah ke Partai Nasdem.

Hal itu terlihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Trust Indonesia (TI). Hasil survei disampaikan Direktur TI, Zudan Rosyidi, dan Peneliti TI, Afthonul Afif, di Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Pihak TI mengaku melakukan survei di 200 desa di 33 provinsi dalam periode 8-22 Juli 2012. Jumlah responden yang diambil 1996 orang dengan perbandingan 65 persen di pedesaan dan 35 persen di perkotaan.

Hasil survei TI disebutkan bahwa Demokrat berada di posisi kedua dengan tingkat elektabilitas 11,6 persen. Adapun di Pileg 2009, perolehan suara Demokrat 20,8 persen.

Menurut TI, sebanyak 59,5 responden yang mengaku memilih Demokrat di Pileg 2009 bakal pindah parpol. Rinciannya, yakni ke Partai Nasdem (32,9 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (9,1 persen), Partai Gerindra (9,1 persen), Partai Golkar (4,9 persen), dan partai lainnya (3,5 peren).

"Turunnya suara Demokrat ini akibat persepsi masyarakat yang tinggi terhadap fenomena korupsi. Mereka boleh jadi melakukan protes terhadap Demokrat sebagai partai penguasa," kata Zunan.

Tak hanya Demokrat. Situasi hampir sama juga terjadi di PDI-P. Sebanyak 46,4 persen responden yang mengaku memilih PDIP ketika Pileg 2009 bakal pindah parpol. Rinciannya, yakni ke Partai Gerindra (20,4 persen), PKB (16,7 persen), dan Partai Nasdem (9,3 persen). Hasil survei itu menyebutkan, PDI-P berada di posisi ketiga dengan tingkat elektabilitas 9,7 persen.

Partai Keadilan Sejahtera juga disebut mengalami hal yang sama. Sebanyak 30,8 persen responden yang mengaku memilih PKS di Pileg 2009 bakal pindah ke Partai Nasdem. PKS disebut berada di urutan keenam dengan elektabilitas 4,1 persen.

Namun, situasi itu tidak terjadi di Partai Golkar meskipun sebelum survei itu dilakukan tengah disorot berbagai kasus dugaan korupsi. Tak ada responden yang mengaku memilih Golkar di Pileg 2009 akan pindah parpol.

Zunan mengatakan, hasil survei itu apa adanya tanpa rekayasa. "Kami lembaga survei independen yang bekerja profesional. Lembaga kami sudah berdiri 2009 dan kami bukan lembaga survei abal-abal atau titipan," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com