Survei: Demokrat Terimbas Korupsi, Golkar Tidak

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat lembaga survei Trust Indonesia menyebutkan bahwa dukungan untuk Partai Demokrat mengalami penurunan jika Pemilu dilaksanakan saat ini. Seperti hasil analisa berbagai pihak, faktor utama penurunan dukungan itu akibat keterlibatan kader-kader Demokrat dalam kasus korupsi.

Hasil jajak pendapat itu disampaikan Direktur Trust Indonesia (TI) Zudan Rosyidi dan Peneliti TI Afthonul Afif di Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Survei itu dilakukan di 200 desa di 33 Provinsi dalam periode 8-22 Juli 2012. Jumlah responden yang diambil, yakni 1996 orang dengan perbandingan 65 persen di pedesaan dan 35 persen di perkotaan.

Hasil survei, Demokrat berada di posisi kedua dengan tingkat elektabilitas 11,6 persen. Adapun di Pemilu legislatif 2009, perolehan suara Demokrat sebesar 20,8 persen.

"Turunnya suara Demokrat ini akibat persepsi masyarakat yang tinggi terhadap fenomena korupsi. Mereka boleh jadi melakukan protes terhadap Demokrat sebagai partai penguasa," kata Zunan.

Namun, dari hasil jajak survei, isu korupsi tidak berpengaruh ke Golkar. Partai berlambang Pohon Beringin itu malah berada di urutan teratas dengan perolehan suara 13,5 persen. Padahal, tak lama sebelum survei itu dilakukan, Golkar tengah disorot oleh media terkait kasus korupsi.

Politisi Golkar Zulkarnaen Djabar terseret kasus dugaan korupsi penganggaran proyek di Kementerian Agama, salah satunya proyek pengadaan Al Quran. Selain itu, kasus suap Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau. Dalam kasus itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua petinggi Golkar, yakni Setya Novanto dan Agung Laksono.

Belum lagi terseretnya kader ormas sayap Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), yakni Fahd Arafiq terkait kasus Wa Ode Nurhayati.

Ketika disinggung hal itu, menurut Zunan, peningkatan dukungan untuk Golkar lantaran mesin partai Golkar di daerah bekerja. "Secara kepartaian Golkar kerja," kata dia.

Hasil survei TI lainnya berturut-turut, yakni PDI Perjuangan (9,7 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (6,2 persen), Partai Gerindra (5,2 persen), Partai Keadilan Sejahtera (4,1 persen), Partai Nasdem (4,9 persen), Partai Amanat Nasional (3,2 persen), Partai Persatuan Pembangunan (3,4 persen), Partai Hanura (1,7 persen), Partai Kebangkitan Nasional Umat (1,5 persen), partai lainnya (2,2 persen), dan tidak menjawab (33 persen).