Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tak Mau Berkomentar Dulu

Kompas.com - 06/08/2012, 20:36 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara KPK, Johan Budi enggan berkomentar seputar kewenangan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) sebelum pertemuan pimpinan KPK dengan Kepala Polri selesai dilangsungkan. Pertemuan tersebut akan membahas beda persepsi antara KPK dan Polri yang menyebabkan seolah-olah kedua lembaga itu tengah berebut kasus.

"Kita milih tidak berkomentar luas sampai nanti ada pertemuan pimpinan KPK dan Polri. Nanti akan dibahas secara detil sehingga penegak hukum harus sama dalam kaitan pemberantasan korupsi," kata Johan di Jakarta, Senin (6/8/2012).

Sebelumnya Johan menyebut pertemuan itu dijadwalkan hari ini. Namun, pertemuan pimpinan KPK dan Polri bukan dijadwalkan hari ini melainkan menunggu kesepakatan waktu antara pimpinan KPK dengan Kapolri. "Tentu tidak dalam waktu yang sama (hari ini)," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Johan, akan dibahas teknik mengenai penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM antara KPK dengan Polri. Mana saja yang menjadi bagian KPK dan mana yang jadi kewenangan Polri.

Johan belum dapat berkomentar soal status tiga tersangka KPK yang ternyata juga ditetapkan sebagai tersangka kasus yang sama oleh Polri. "Itu salah satu yang tadi kita sebut sebagai jalan keluar dengan bertemunya pimpinan KPK dan Polri. Saya tidak mau mendahului pimpinan KPK dan Kapolri, karena pertemuan itu belum terjadi. Setelah pertemuan itu baru bisa disampaikan putusan KPK dan Polri. Kita imbau supaya jangan memanas-manasi," katanya.

Meskipun begitu, Johan memastikan kalau penanganan perkara dengan tersangka Irjen (Pol) Djoko Susilo di KPK akan jalan terus. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK dan Polri seolah berebut penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan dua jenderal Polisi itu. KPK meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM itu pada 27 Juli 2012 sedangkan Polri memulai penyidikan pada 1 Agustus 2012.

Tiga dari lima orang yang ditetapkan Polri sebagai tersangka juga menjadi tersangka di KPK. Mereka adalah Brigjen Didik Purnomo dan dua swasta, yakni Budi Susanto dan Sukoco S Bambang. Sebelumnya KPK menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com