Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemeriksaan Hartati Belum Selesai

Kompas.com - 01/08/2012, 05:26 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemeriksaan pemilik PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP), Hartati Murdaya Poo, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan hak guna usaha (HGU) di Buol, Sulawesi Tengah, belum selesai. Terbuka kemungkinan KPK akan kembali memeriksa Hartati. Hal tersebut tergantung perkembangan keterangan yang diperoleh KPK dari pemeriksaan para tersangka maupun saksi.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, jika ada hal yang perlu dikonfirmasi ke Hartati dari keterangan para tersangka maupun saksi, KPK akan kembali menjadwalkan pemeriksaan yang bersangkutan.

"Tentu belum berhenti pada pemeriksaan yang kemarin. Nah apakah itu sudah dianggap cukup? Sangat tergantung dengan saksi dan tersangka selanjutnya apakah ada keterangan saksi yang disampaikan," kata Johan di Jakarta, Selasa (31/7/2012).

Menurut Johan, hingga saat ini Hartati masih berstatus saksi. Keterangan Hartati, katanya, penting dalam mengusut kasus dugaan suap yang diduga melibatkan Bupati Buol Amran Batalipu itu. KPK dua kali memeriksa Hartati sebagai saksi untuk salah satu tersangka, petinggi PT HIP bernama Gondo Sudjono. KPK menetapkan Gondo dan petinggi PT HIP lain, yakni Yani Anshori sebagai tersangka, karena diduga menyuap Amran dengan uang Rp 3 miliar.

Amran pun ditetapkan menjadi tersangka kasus ini. Informasi dari KPK menyebutkan, pemberian suap ke Amran tersebut diduga dilakukan karena adanya perintah Hartati ke Yani. Meskipun membantah telah menyuap, Hartati mengakui dimintai Rp 3 miliar oleh Amran. Permintaan uang tersebut, katanya, terkait kondisi keamanan PT HIP dan PT CIpta Cakra Murdaya (PT CCM) yang terancam di Buol.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah meminta imigrasi mencegah Hartati bepergian luar negeri. Beberapa hari lalu Johan mengatakan kalau penyidikan kasus Buol ini mengalami perkembangan. Keterangan saksi-saksi maupun tersangka yang diperiksa KPK, katanya, mengerucut pada informasi keterlibatan pihak lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Nasional
    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Nasional
    Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Nasional
    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com