Kekerasan di Myanmar Mengarah ke Pembersihan Etnis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya yang sudah mengarah ke pembersihan etnis (ethnic cleansing) akan terus berlanjut, kecuali Pemerintah Myanmar mau membuka kebijakan politik untuk menerima mereka sebagai bagian dari warga Muslim Arakan dan bagian dari warga negara Myanmar.

Setelah langkah itu, menurut Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, segala bentuk diskriminasi mesti dihentikan. Dalam siaran persnya, Kamis (26/7/2012), politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, jika hal ini dilakukan, Myanmar akan mencatat capaian besar dalam proses demokratisasinya dan akan menjadi pijakan sangat penting dalam mengelola pluralisme secara demokratis di Myanmar.

Namun, jika Pemerintah Myanmar dan juga Aung San Su Kyi tetap bersikeras dengan tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai bagian dari warga Arakan dan warga negara Myanmar, meski Muslim Rohingya sudah menetap puluhan tahun dan jumlahnya hampir 1 juta jiwa, hal itu jelas merupakan pengabaian terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.

"Itu artinya, semua unsur di Myanmar bertanggung jawab terhadap ethnic cleansing yang sedang dan terus terjadi," ujar Mahfudz.