Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK: Dukung Menkes Bentuk Tim Kajian

Kompas.com - 23/07/2012, 19:03 WIB
Kiki Budi Hartawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Djalil mengatakan pihaknya mendukung upaya Menteri Kesehatan membentuk tim kajian, yang hasilnya nanti dilaporkan ke BPK.

Hal tersebut dikatakannya di Gedung BPK RI, Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Senin (23/7/2012).

Rizal menjelaskan, Bahwa Menteri Kesehatan berserta jajarannya sudah berjanji untuk menindaklanjuti semua temuan BPK yang belum selesai, termasuk temuan-temuan BPK tahun-tahun sebelumnya.

"Salah satu dari temuan tersebut adalah terkait dengan proyek flu burung, yang saat ini sudah masuk ke ranah hukum," paparnya.

Rizal menyampaikan, BPK berharap tim yang dibentuk Kemenkes bisa bekerja secara cepat dan profesional agar meminimalisir kerugian negara.

"Kami berharap semakin cepat tim bekerja, semakin besar peluang kita untuk menekan kerugian negara. Apabila ada alat yang belum terpasang, kita harap pihak Kemenkes bisa secepatnya memasang di tempatnya sesuai rencana dan fungsinya supaya tidak rusak. Apabila tidak rusak kerugian negara bisa ditekan," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menjelaskan, bahwa pihaknya mempunyai niat untuk menyelesaikan semua rekomendasi dari BPK. Untuk kasus proyek flu burung pun sudah dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Semua rekomendasi BPK sudah dijalankan yang menyangkut internal Kemenkes, tapi kami juga berharap pada pihak ketiga, mudah-mudahan bisa selesai 60 hari setelah rekomendasi BPK tersebut," jelasnya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com