MK Perlu Perhatikan Kekhususan Papua - Kompas.com

MK Perlu Perhatikan Kekhususan Papua

Kompas.com - 19/07/2012, 23:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Mahkamah Konstitusi (MK) perlu memerhatikan kekhususan Papua dalam memutus kasus sengketa kewenangan terkait Pilkada Papua. Pemeriksaan materi sengketa dan putusan juga diharapkan segera rampung sehingga pilkada bisa dilanjutkan.

"Pilkada Papua sudah tertunda 1 tahun 7 bulan. Seharusnya Juli 2011 Papua sudah memiliki Gubernur. Semoga MK segera memutuskan dengan memerhatikan kekhususan Papua dan tidak meniadakan kerja yang sudah dilakukan DPR Papua," tutur Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, Kamis (19/7/2012) di Jakarta.

Terkait putusan sela MK pada Kamis, yang meminta tahapan pilkada Papua dihentikan, Djohermansyah mengatakan DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, dan Penjabat Gubernur Papua akan menaati. Dalam pertemuan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dengan segenap pemangku kepentingan, seperti DPR Papua dan MRP, semua bersepakat untuk menghormati dan menaati apapun putusan MK.

Karena itu, tahapan pilkada Papua yang saat ini memasuki penyampaian nama-nama dari DPR Papua kepada MRP juga dihentikan sementara. Semua pihak akan menunggu putusan akhir dari MK.

Namun, diharapkan MK tidak meniadakan kerja DPR Papua dan memerhatikan kekhususan Papua.


EditorNasru Alam Aziz

Terkini Lainnya

Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Nasional
Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Regional
Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Internasional
Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Megapolitan
Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Nasional
Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Regional
Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Regional
Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Regional
Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Nasional
Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Megapolitan
Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Internasional
'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

"Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

Megapolitan
Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Internasional
Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Regional
Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Nasional

Close Ads X