JAKARTA, KOMPAS.com- Jamak dipahami perkembangan sistem parlementer lebih menggambarkan perjuangan mengurangi kekuasaan absolute raja. Sementara itu, perkembangan sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah dasar, yaitu bagaimana mengelola hubungan antara presiden (eksekutif) dean lembaga eksekutif.

"Karena sama-sama mendapat mandat langsung dari rakyat, sistem presidensial acapkali terjebak dalam ketegangan antara eksekutif dengan legislatif," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Andalas Padang Saldi Isra dalam perkenalan Institut Peradaban sekaligus seminar politik bertajuk "Disharmoni Hubungan Presiden dengan DPR" di Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Ketegangan terjadi jika kekuatan partai politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan partai politik presiden. Pengalaman demikian hampir terjadi pada semua negara yang mempraktikkan sistem presidensial, termasuk di Amerika Serikat.

Sementara itu, jika partai mayoritas di lembaga legislatif sama dengan partai politik pendukung presiden atau mayoritas partai di lembaga legislatif mendukung presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter.

Tweet