Rabu, 24 September 2014

News / Nasional

Korban Lapindo Percaya Keluarga Bakrie Akan Lunasi Kewajibannya

Rabu, 18 Juli 2012 | 10:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Khairul Huda mengemukakan, para warga korban semburan lumpur masih percaya dengan komitmen keluarga Bakrie melunasi sisa pembayaran jual beli lahan, rumah, dan aset yang terdampak semburan lumpur. Korban yang tergabung dalam GKLL menganggap, aksi jalan kaki yang dilakukan Hari Suwandi dari Sidoarjo ke Jakarta hanya mencari sensasi.

"Apa yang dilakukan Hari Suwandi dengan berjalan kaki ke Jakarta, itu urusan pribadi. Para korban yang berada di Sidoarjo menilai, langkah Suwandi hanya untuk mencari kekayaan pribadi dan memanfaatkan korban lumpur yang lain. Sebab, aset milik keluarga Suwandi sudah dibayar penuh alias lunas," ujar Huda kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Ia mengungkapkan, tidak semua korban lumpur Lapindo setuju dengan cara Suwandi. Khamin, salah seorang korban lumpur yang hadir dalam kesempatan itu, menyatakan tidak setuju dengan cara-cara demonstratif dalam menuntut sisa-sisa kewajiban yang belum terpenuhi. "Saya percaya pada keluarga Bakrie yang akan melunasi sisa pembayaran. Saya sendiri sudah dibayar hampir 90 persen yang nilainya lebih dari Rp 800 juta. Sisanya sedikit lagi pasti dibayar," ujar Khamin.

Menurut Huda, keluarga Bakrie telah melakukan pembayaran cicilan pada Juni dan Juli. Sisanya akan dilunasi pada Desember 2012. Ia berharap, aksi yang dilakukan Hari tidak merusak komitmen keluarga Bakrie.

Seperti diberitakan, Hari Suwandi, salah seorang korban lumpur Lapindo, berjalan kaki dari Sidoarjo, Jawa Timur, sejak Kamis 14 Juni 2012 dan tiba di Jakarta pada Minggu 8 Juli 2012. Ia menempuh perjalanan sejauh 827 kilometer. Tujuannya, bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengadukan nasibnya dan sejumlah korban yang lain.

Ia berpendapat, dalam peristiwa Lapindo, ganti rugi yang diterima masyarakat tidak adil. Total bantuan jika dibandingkan dengan jumlah kerugian tidak setimpal. Efek terburuk dari kasus lumpur Lapindo adalah pengangguran. Ia mengaku mendapat ganti rugi rumah, tetapi tidak mendapat ganti rugi sawah. Ia kini menganggur. Pemerintah dan pihak Lapindo, lanjutnya, tidak memikirkan soal mereka yang kehilangan pekerjaan akibat peristiwa ini.

"Efek dari lumpur Lapindo itu adalah pengangguran dan pihak Lapindo tidak pernah menyelesaikan masalah itu. Tanah Porong yang difungsikan sebagai lahan pertanian juga tidak masuk dalam kompensasi Lapindo. Karena tidak punya lahan, jadi sekarang warga Porong banyak yang menganggur," tuturnya.


Editor : Heru Margianto
Sumber: