Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY dan 7 Organisasi Pemuda Jalin Kerja Sama

Kompas.com - 17/07/2012, 16:04 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) menjalin kerja sama dengan tujuh organisasi kepemudaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Persatuan Pelajar Islam, Gerakan Pemuda Indonesia dan Generasi Muda Budhis Indonesia. Jalinan kerja sama antara KY dan tujuh organisasi kepemudaaan tersebut bertujuan untuk memperluas dukungan terhadap peradilan bersih di Indonesia.

"Intinya tujuan kerja sama KY dengan tujuh organisasi pemuda itu adalah untuk membangun sinergi sehingga terbangun pola pengawasan hakim dan pemantauan peradilan berbasis partisipasi masyarakat dalam mendorong terwujudnya peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi di Indonesia," ujar Asep Rahmat Fajar, Juru Bicara Komisi Yudisial di Jakarta, Selasa (17/07/2012).

Menurut Asep, ruang lingkup kerja sama antara KY dan tujuh organisasi kepemudaan adalah sosialisasi dan kampanye bersama dalam rangka menjaga, serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kerja sama selanjutnya adalah partisipasi dalam pelaporan dan pengawasan kinerja hakim dalam melayani masyarakat.

Kerja sama lebih jauh lagi adalah menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KY maupun tujuh organisasi kepemudaan tadi, demi kemajuan bangsa. Dalam kerja sama ini, KY dan tujuh organisasi kepemudaan berharap dapat mewujudkan peradilan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel.

"Semoga kerja sama antara KY dan tujuh organisasi kepemudaan ini dapat mewujudkan peradilan yang tidak hanya bersih namun juga imparsial, transparan dan akuntabel, karena keberadaan dari organisasi kepemudaan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa untuk mewujudkan harapan dan cita-cita negara dan masyarakat," terangnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com