BPK Akan Dalami Lagi Transaksi Pengadaan Al Quran

JAKARTA, KOMPAS.com -- Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan keganjilan saat pemeriksaan laporan keuangan terkait kasus korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama. Banyak Al Quran yang masih bertumpuk di gudang Kementerian Agama, belum didistribusikan.

"Pada waktu itu, BPK belum memeriksa lebih lanjut. Oleh sebab itu, BPK akan mendalami kembali laporan keuangan, khususnya transaksi dalam pengadaan Al Quran di Kementerian Agama," ungkap Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Minggu (15/7/2012) di Jakarta.

Menurut Hasan, BPK belum melihat adanya konspirasi oleh oknum-oknum di DPR yang menentukan anggaran dengan calon rekanan di Kementerian Agama sehingga opini BPK pada waktu itu adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Konspirasi seperti itu, kan, terjadi di luar sistem dari laporan keuangan Kementerian Agama sehingga belum terlihat," kata Hasan.

Hasan menjelaskan, obyek yang selama ini diaudit BPK adalah bagaimana proses pengadaan Al Quran dijalankan di Kementerian Agama, mulai dari proses lelang, penyerahan uang, hingga barang dan lainnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menungkapkan adanya dugaan korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama. Belakangan KPK mengungkapkan dugaan pelakunya anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, yang berinisial ZD.