Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baju Tahanan Bukan Kunci Efek Jera Koruptur

Kompas.com - 15/07/2012, 08:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengenaan baju khusus untuk tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini tidak akan efektif membuat efek jera para koruptor. Efek jera bisa terjadi jika para terdakwa kasus korupsi diberi hukuman yang setimpal.

"Tidak, itu bukan kunci efek jera. Meski begitu, baju tahanan bisa sedikit memberikan tekanan psikologis kepada yang bersangkutan," kata Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Gede Pasek Suardika melalui pesan singkat, Minggu (15/7/2012).

Sebelumnya, KPK telah menyiapkan empat model baju tahanan. Pertama, kaus lengan panjang berwarna hitam dengan kerah kuning. Di belakang kaus itu terdapat tulisan Tahanan KPK berwarna kuning. Kedua, jaket berwarna putih. Di belakangnya terdapat tulisan "Tahanan KPK" berwarna hitam.

Dua baju lainnya dengan model kemeja berwarna hitam dan orange. Di bagian belakangnya terdapat tulisan "Tahanan KPK Corruption Eradication Commission Republic of Indonesia". Menurut pihak KPK, baju tahanan itu salah satu cara untuk membuat efek jera koruptor.

Pasek mengkritik jaket tahanan berwarna putih lantaran desainnya terlalu bagus. "Jaket putih itu terlalu bagus dilihat di TV. Jangan-jangan malah kelihatan tambah keren dibandingkan pakai baju biasa," kata dia.

Politisi Partai Demokrat itu berharap, "Buat baju yang model dan warnanya terkesah lusuh dan kumal, meskipun bajunya bersih. Itu sebagai simbol apa yang dilakukannya hal yang kotor."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com