Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Kantor Pajak Bogor Dilimpahkan ke Kejagung

Kompas.com - 13/07/2012, 19:31 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus suap Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor, AS, ke Kejaksaan Agung. Tiga orang yang tertangkap tangan di kawasan Bogor akan diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Perkara ini akan dilimpahkan penanganan penyidikannya kepada rekan kami di Kejaksaan Agung," ujar Deputi Penindakan KPK Iswan Elmi, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jumat (13/7/2012) sore.

Menurut Iswan, pelimpahan itu untuk mempercepat penanganan kasus tersebut. Mengingat banyak kasus korupsi yang sedang ditangani KPK dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas. "Seperti rekan-rekan maklumi bahwa kondisi KPK yang tangani banyak kasus korupsi saat ini, dibanding kapasitas SDM-nya sudah overload. Ini untuk mempercepat penanganan perkara, juga sebagai wujud kerja sama aparat penegak hukum lainnya, dilimpahkan ke Kejaksaan Agung," terang Iswan.

Iswan menjelaskan, pelimpahan yang diputuskan oleh pimpinan KPK tidak dilakukan begitu saja. Melihat jumlah penyidik dari perkara-perkara yang sedang ditangani KPK sehingga diputuskan untuk dilimpahkan.

Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap tangan Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor berinisial AS, di kawasan Bogor pukul 10.20, Jumat (13/7/2012). AS ditangkap atas dugaan menerima suap dari perempuan inisial EDG. KPK juga membawa EDG (50) yang berasal dari PT GEA serta sopir dari EDG, yaitu laki-laki berumur sekitar 50 tahun. Jumlah uang yang didapat pada tangkap tangan tersebut Rp 300 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com