Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Capres, Ini Jawaban Sri Mulyani

Kompas.com - 13/07/2012, 13:46 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Belum lama ini, nama Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, yang juga mantan Menteri Keuangan RI, digadang-gadang sebagai calon presiden. Sri Mulyani sempat dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Serikat Rakyat Independen. Lantas, apa tanggapan Sri Mulyani terkait pencalonan tersebut?

"Saya bicara di sini (Istana Kepresidenan) dalam kapasitas sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dalam etika saya, saya tidak diperbolehkan secara profesional untuk memberikan komentar soal politik dalam suatu negara," kata Sri Mulyani kepada para wartawan seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/7/2012).

"Saya menghormati Indonesia dan saya menghormati etika Bank Dunia. Terima kasih," sambung Sri Mulyani tegas.

Alhasil, para wartawan mengurungkan niatnya untuk bertanya lebih jauh soal dukungan sejumlah pihak terhadap dirinya untuk maju pada Pemilu Presiden 2014. Beberapa pihak mengaku kagum dengan sosok Sri Mulyani. Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Masud Said, misalnya, mengatakan, Sri Mulyani memiliki daya pesona tinggi secara kalkulasi politik. Namun, dia membutuhkan etalase yang baik.

"Masalahnya apakah Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) bisa menjadi etalase yang baik bagi Sri Mulyani untuk Pemilu 2014," kata Masud, Jumat (5/8/2011), di Surabaya. Menurut Masud, yang juga dikenal sebagai intelektual Nahdlatul Ulama (NU), di Indonesia struktur politik harus kuat walaupun melalui jalur independen. Kultur politik tertentu yang ditawarkan dan daya personal harus ada dan bekerja bareng untuk mendapatkan suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com