Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Ditanya Pertemuan dengan Pihak PT Adhi Karya

Kompas.com - 04/07/2012, 18:43 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dimintai keterangan Komisi oleh penyidik Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih tujuh jam terkait penyelidikan proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat.

Pemeriksaan kali ini antara lain terkait pertemuan Anas dengan pihak PT Adhi Karya, salah satu perusahaan yang menjadi rekanan proyek Hambalang. "Tentu banyak yang saya informasikan, berikan keterangan dan klarifikasi, salah satunya ditanya apakah pernah ada pertemuan dengan Adhi Karya," kata Anas sambil duduk di tangga Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai diperiksa, Rabu (4/7/2012).

Kepada penyelidik, Anas mengaku tidak pernah bertemu dengan pihak Adhi Karya. Selebihnya, Anas enggan melayani pertanyaan para pewarta. Dia meminta agar pertanyaan diajukan langsung ke penyelidik KPK. "Yang terpenting dari ini, kita harus mendukung KPK untuk segera tuntaskan kasus sini. Kalau kasus ini tuntas, KPK bisa bergerak menunggu penyelesaian KPK," ucapnya.

Sama halnya dengan semua pihak, lanjut Anas, dirinya mendukung KPK untuk meningkatkan kinerja dalam menuntaskan kasus-kasus, termasuk penyelidikan Hambalang. Pemeriksaan Anas hari ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan pada Rabu (27/6/2012) pekan lalu. Selain Anas, KPK juga memanggil sopir Anas bernama Riyadi untuk dimintai keterangan hari ini.

Pada pemeriksaan pekan lalu, KPK meminta klarifikasi Anas terkait informasi-informasi yang diterima penyelidik baik dari Muhammad Nazaruddin maupun Ignatius Mulyono. Kepada penyelidik, kedua orang itu menyebut keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang.

Nazaruddin yang juga terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 menuding ada uang Rp 100 miliar yang mengalir ke Anas dari PT Adhi Karya. Uang itu, menurut Nazaruddin, lantas digunakan untuk membiayai pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, 2010. Selain itu, Nazaruddin juga mengungkapkan bahwa Anas dibelikan mobil mewah Toyota Harrier dari Adhi Karya dan PT Wijaya Karya.

Seusai diperiksa pekan lalu, Anas mengaku tidak tahu soal proyek Hambalang. Dia membantah adanya uang dari PT Adhi Karya yang mengalir ke dirinya. Namun, Anas enggan menanggapi pertanyaan seputar pemberian mobil mewah tersebut. Pekan lalu, Anas juga mengaku ditanya penyelidik KPK soal penerbitan sertifikat tanah Hambalang.

"Saya ditanya soal apakah betul saya memerintahkan Pak Mulyono mengurus sertifikat. Saya jawab, saya tidak pernah memerintahkan mengurus sertifikat," kata Anas di Gedung KPK saat itu.

Mulyono pernah mengaku kepada penyelidik KPK bahwa dirinya diminta Anas mengurus sertifikat tanah Hambalang. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini diminta menghubungi Kepala Badan Pertanahan Nasional (sekarang mantan) Joyo Winoto untuk memuluskan kepengurusan sertifikat Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com