Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Mau Hancur, Golkar Harus Nonaktifkan Zulkarnaen

Kompas.com - 03/07/2012, 12:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar harus mengambil tindakan tegas terhadap politisinya, Zulkarnaen Djabar, terkait dugaan keterlibatan korupsi dalam penganggaran pengadaan kitab suci Al Quran di Kementerian Agama. Tindakan tegas dinilai dapat mencegah rusaknya reputasi partai menjelang pemilu lantaran dampak kasus itu bisa dua kali lipat dibanding kasus korupsi lain.

"Penonaktifan memang bisa menjadi pilihan. Kasus itu tidak hanya memuakkan publik karena korupsinya, tetapi juga karena yang dikorup itu sesuatu yang menjadi simbol keluhuran umat mayoritas di Indonesia," kata Gun Gun Heryanto pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Universitas Paramadina ketika dihubungi, Selasa (3/7/2012).

Gun Gun mengatakan, jika Golkar membiarkan, lepas tangan, atau bahkan memproteksi Zulkarnaen, maka sangat mungkin kasus itu menjadi bola salju yang terus menggerus citra Golkar di mata publik hingga Pemilu 2014 .

Selain itu, lanjut Gun Gun, kasus itu bisa dijadikan bahan kampanye negatif oleh parpol lain untuk menghancurkan elektabilitas Partai Golkar dan Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai calon presiden menjelang pemilu. Kampanye negatif itu akan semakin deras jika Golkar mempertahankan Zulkarnaen.

"Bisa saja ini menjadi area pertarungan opini publik untuk memaksa berbagai pihak buka tutup kasus. Ini bisa menjadi fakta dikapitalisasi oleh berbagai lawan kekuatan politik Golkar untuk melakukan negatif campaign yang menohok Golkar," pungkasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin meminta Zulkarnaen berjiwa besar untuk mengundurkan diri sementara dari DPR selama kasusnya diproses. Nurul sadar bahwa kasus itu bakal berdampak buruk pada partai.

"Saya kira dampak itu jelas ada karena secara psikologis ini menyakiti umat muslim semua. Oleh karena itu, yang kita harapkan soliditas partai dan bekerja keras untuk me-recovery kerusakan ini. Sekarang kami meminta agar berbesar hati untuk non aktif. Jadi tidak dilihat Partai Golkar seolah melindungi dia," kata Nurul.

Seperti diberitakan, Zulkarnaen diduga melakukan tindak korupsi dalam penganggaran tiga proyek di Kemenag, yaitu pengadaan Al Quran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2011 dan 2012 serta pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011 .

Anggota Badan Anggaran itu tidak mengakui, namun tidak membantah tuduhan itu. Zulkarnaen hanya akan menjelaskan materi perkara ketika diperiksa KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com