Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical: Akbar Tandjung Bukan Musuh

Kompas.com - 30/06/2012, 07:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical mengaku, dirinya dan tokoh senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, tidak pernah bermusuhan terkait pengusungan calon presiden dari Partai Golkar. Ical menyinggung pemberitaan luas di media menjelang Rapat Pimpinan Nasional III tentang perbedaan pandangan Akbar menyangkut pencalonan dirinya sebagai calon presiden (capres).

"Perbedaan ini bukan sebuah sikap permusuhan. Justru sebaliknya, itu mencerminkan dinamika internal yang sehat dilandasi oleh kecintaan tulus pada partai kita," kata Ical dalam pidatonya seusai penetapan dirinya sebagai capres dalam Rapat Pimpinan Nasional III (Rapimnas III) di Bogor, Jumat (29/6/2012) malam.

Hadir dalam rapimnas itu, Akbar Tandjung, para petinggi, pengurus pusat dan daerah, serta pengurus organisasi massa pendiri Partai Golkar dan yang didirikan Partai Golkar. Ical menilai, Akbar Tandjung adalah tokoh Partai Golkar yang berhasil mempertahankan kebesaran partai. Dia yakin, semua unsur di internal Partai Golkar ke depan akan harmonis dan bekerja keras bersama untuk pemenangan pemilu legislatif dan Pemilu 2014.

Seperti diberitakan, Akbar Tandjung sempat tidak mendukung pencalonan Ical sebagai capres. Dia mempertanyakan percepatan Rapimnas. Lazimnya, rapimnas setiap tahun digelar bulan Oktober.

Selain itu, Akbar meminta agar partai tidak mengabaikan popularitas tokoh senior Partai Golkar, yaitu Jusuf Kalla alias JK. Terlebih lagi, Akbar mengatakan, JK sudah berulang kali menyatakan kesanggupannya untuk maju sebagai capres. Bahkan, setelah Ical disahkan menjadi capres, Akbar masih melontarkan ucapan bahwa pencalonan presiden bisa berubah. Pasalnya, capres dan calon wakil presiden tidak bisa berubah setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Dalam politik, kita tidak bisa buat proyeksi yang fix, yang pasti," kata Akbar saat ditemui sela-sela Rapimnas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com