Penggalangan Dana Gedung KPK Tak Mendidik

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggalangan dana publik untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai Koordinator Gerakan Indonesia Baru Adhie M Massardi, sebagai langkah yang tidak mendidik.

Di tengah kehidupan mayoritas rakyat yang sangat menderita, sungguh langkah tersebut amat memprihatikan.

"Oleh sebab itu, pimpinan KPK harus segera menghentikan langkah yang kontraproduktif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Sebagai institusi hukum yang masih mendapat kepercayaan publik, KPK seharusnya menjadi lokomotif reformasi lembaga-lembaga negara, khususnya bidang penegakkan hukum, yang memprihatinkan karena sangat korup," ujar Adhie, kepada Kompas di Jakarta, Kamis (28/6/2012) petang.

Di tengah situasi negara terancam gagal (failed state), menurut Adhie, keinginan memiliki gedung megah dengan alasan bangunan yang sekarang ditempati diangap sudah tua, dan tidak bisa menampung rencana tambahan 500 karyawan baru, mencerminkan pimpinan KPK tidak memiliki sense of crisis.

Sementara langkah menggalang dana publik, hanya karena merasa prosedur pengucuran dana dipersulit DPR, mempertontonkan pimpinan KPK tidak memahami tata negara dan nasib mayoritas rakyat Indonesia yang didera kemiskinan.

"Beban rakyat untuk bertahan hidup saja sudah sangat sulit. Kenapa masih harus dibenani membiayai pembangunan gedung? Meskipun mungkin saja rakyat tidak merasa terbebani, tapi cara-cara itu tidak mendidik. Seharusnya KPK tetap menggunakan prosedur formal, mengikuti proses yang diberlakukan di Senayan (DPR). Bukankah APBN itu juga sesungguhnya uang rakyat, yang dikutip dari pajak serta penjualan sumber daya alam milik rakyat Indonesia?" ujarnya.

Menurut Adhie, justru dengan mengikuti permainan di Badan Anggaran DPR itu, KPK bisa sekalian melakukan investigasi, sehingga lebih paham lika-liku permainan anggaran yang dianggap pusat korupsi di Senayan.

Dengan demikian, selain bisa mendeteksi para "pemain APBN", KPK bisa menawarkan proses dan prosedur pengucuran anggaran sebagai alternatif baru yang lebih lurus, transparan dan tidak gampang dikemplang.

"Dengan tergesa-gesa mengeluh kepada rakyat dan melawan dengan menggalang dana publik, justru menyiratkan KPK lemah dan permisif terhadap perilaku korup di DPR.Tapi benarkah KPK sudah perlu gedung baru?" ujar mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.