Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beramai-ramai Kawal Anas, Pengurus Demokrat Enggan Disebut Pencitraan

Kompas.com - 27/06/2012, 12:56 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat mengawal Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menghadiri pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (27/6/2012). Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa mengatakan, kedatangan sejumlah kader partai ini merupakan wujud solidaritas Partai Demokrat.

"Ini solidaritas teman-teman pengurus partai memang tinggi. Enggak ada soal adanya perpecahan," kata Saan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/6/2012). Selain Saan, pengurus DPP Partai Demokrat yang ikut mengawal Anas di antaranya Ketua Divisi Komunikasi Partai Demokrat Andi Nurpati, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Deny Kailimang, serta Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek.

Saan juga menegaskan kalau kedatangan sejumlah kader Partai Demokrat ini bukanlah sekadar pencitraan. "Ini bukan pencitraan kalau Demokrat solid, memang enggak ada masalah," ujarnya.

Kehadiran kader Partai Demokrat di Gedung KPK pagi ini, katanya, inisiatif kader secara spontan. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan partai menghadapi pemeriksaan Anas di KPK hari ini. Saan juga mengaku tidak mendapat pesan khusus dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengawal Anas.

"Ini dukungan moril saja, enggak ada arahan sama sekai, apalagi kalau tahunya dua hari yang lalu, lebih banyak lagi kali yang datang," ucap Saan.

KPK memeriksa Anas terkait penyelidikan proyek Hambalang. Saat memasuki Gedung KPK pagi tadi, Anas mengatakan berterima kasih kepada KPK karena telah memberinya kesempatan untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan soal keterlibatannya dalam proyek Hambalang.

Keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang pertama kali diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dalam sejumlah kesempatan. Nazaruddin mengatakan kalau Anas-lah yang mengatur proyek tersebut. Mantan anggota DPR itu bahkan menyebut hasil korupsi proyek itu digunakan Anas untuk biaya pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010.

Pernyataan Nazaruddin ini pun dibantah Anas. "Yakinlah, Rp 1 (serupiah) saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas (Monumen Nasional di Jakarta)," kata Anas, menolak tudingan terlibat korupsi proyek Hambalang tersebut. Saan mengatakan, pihaknya yakin kalau Anas tidak terlibat dalam kasus Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com