Fraksi PPP Mengaku Dukung Penuh Gedung Baru KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di parlemen mengaku mendukung penuh pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengakuan itu disampaikan Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi di Jakarta, Senin (25/6/2012).

Meski demikian, kata Arwani, setiap rencana pembangunan gedung baru termasuk usulan KPK harus melalui kajian yang matang. KPK, kata dia, harus memastikan terlebih dulu bahwa tidak ada lagi gedung milik negara yang bisa dipakai.

"Kami minta Sekretariat Negara merespon permintaan KPK terkait penggunaan gedung negara yang memang tidak digunakan secara maksimal. Jika memang tahapan itu telah dilakukan, tidak ada alasan DPR menolak rencana itu," kata Arwani.

Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun anggaran 2012, alokasi anggaran KPK yang diberi tanda bintang atau belum disetujui oleh DPR sebesar Rp 70,7 miliar.

Anggaran itu, kata dia, akan digunakan untuk pembebasan tanah sebesar Rp 9,7 miliar dan pembangunan tahap awal sebesar Rp 61 miliar. "Dengan dihambatnya pembangunan gedung ini memperlihatkan Komisi III tidak ingin kinerja KPK meningkat," kata Uchok.

Seperti diberitakan, dalam berbagai rapat kerja, para politisi Komisi III selalu mengaku mendukung pembangunan gedung baru KPK. Namun, pengakuan itu tidak pernah direalisasikan. Tanda bintang belum dicabut meskipun pemerintah bersedia mengucurkan dana.

Pimpinan KPK menyebut gedung yang saat ini ditempati KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, sudah tak lagi memadai untuk menampung seluruh pegawai KPK sekitar 730 orang. Saat ini, gedung itu ditempati 650 orang. Sisanya, mereka terpaksa berkantor di dua gedung lain. Padahal, kapasitas gedung itu hanya untuk 350 orang.

Apalagi, KPK berencana menambah pegawai untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama DPR, dalam pemberantasan korupsi. Idealnya, pegawai KPK sekitar 1.200. Pihak KPK membandingkan dengan jumlah pegawai KPK di Malaysia yang mencapai 5.000 orang dan Hongkong mencapai 3.600 orang.

Belum lagi kondisi gedung yang sudah berumur 31 tahun. Menurut penjelasan konsultan, umur bangunan dan kondisi kelebihan kapasitas itu berbahaya untuk 2-3 tahun ke depan.

Lantaran para politisi di Komisi III hanya selalu mengaku mendukung gedung baru, KPK berencana akan meminta bantuan rakyat untuk membiayai gedung baru. Rencana itu akan direalisasikan jika tetap tidak ada kepastian dari Komisi III.

"Kalau melihat proses seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi KPK mencari gedung baru atau meminta bantuan masyarakat untuk mengumpulkan uang buat bangun gedung karena ini penting," kata Bambang Widjojanto, pimpinan KPK beberapa waktu lalu.