Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rektor Haluoleo Tak Pernah Ajukan Permohonan Anggaran Pengadaan Alat

Kompas.com - 25/06/2012, 19:07 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Haluoleo, Sulawesi Tenggara, Usman Rianse mengaku tidak pernah mengajukan permohonan anggaran pengadaan laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) untuk universitas yang dipimpinnya. Usman mengaku tidak tahu bagaimana anggaran pengadaan laboratorium senilai Rp 45 miliar itu bisa muncul.

"Kami tidak pernah mengusulkan soal itu, pengadaan laboratorium MIPA itu. Kita mengusulkan 10 paket, tapi di dalam itu tidak ada tentang fakultas MIPA. Jadi saya anggap itu sebagai suatu kekeliruan," kata Usman di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/6/2012), seusai diperiksa penyidik.

Usman diperiksa sebagai saksi untuk Angelina Sondakh, tersangka kasus dugaan suap penganggaran proyek pengadaan sarana prasarana universitas dan proyek wisma atlet SEA Games. Menurut Usman, selama pemeriksaan, penyidik menanyakan kepadanya seputar anggaran untuk pengadaan laboratorium MIPA tersebut.

Usman mengungkapkan, pengadaan laboratorium MIPA belum menjadi prioritas sehingga pihaknya tidak mengajukan hal tersebut. Universitas Haluoleo, katanya, lebih membutuhkan biaya untuk pembangunan gedung-gedung fakultas. Bahkan, katanya, ada empat fakultas yang belum memiliki gedung.

Meskipun demikian, lanjutnya, anggaran Rp 45 miliar untuk pengadaan laboratorium MIPA di universitas tersebut terealisasi pada 2011. Dari anggaran Rp 540 miliar yang diajukan, katanya, Universitas Haluoleo mendapat Rp 105 miliar yang terdiri dari Rp 45 miliar untuk pengadaan laboratorium dan sisanya pembangunan gedung.

Usman juga mengatakan kalau pihaknya tidak menggunakan cara-cara curang dalam mendapatkan anggaran proyek tersebut. Usman mengaku tidak pernah bertemu dengan pengusaha yang menjadi calon rekanan maupun dengan anggota DPR di luar forum resmi.

"Kita bekerja standar melalui kementerian dan kami itu sudah diwanti-wanti oleh Dirjen Dikti bahwa Dirjen Dikti tidak pernah melakukan pesan memesan tentang rekanan. Kami hanya diimbau untuk memproses sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkapnya.

Usman pun mengaku tidak pernah bertemu dengan Angelina terkait pengadaan proyek ini. Sesuai prosedur, katanya, dia mengajukan pengadaan pembangunan gedung ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian Dikti yang membahas anggaran dengan DPR.

Dia juga membantah pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang mengatakan kalau Universitas Haluoleo termasuk dari tiga universitas yang memberi uang Rp 5,5 miliar ke Angelina. Uang tersebut, menurut Nazaruddin, digunakan untuk membiayai percetakan kalender Partai Demokrat bergambar Anas Urbaningrum.

"Kalau saya dapat uang segitu, mending saya pakai untuk pembangunan universitas, buat apa saya kasih orang?" ucapnya.

Dalam kasus dugaan suap yang ditangani KPK ini, Angelina diduga menerima hadiah uang ataupun janji terkait penganggaran proyek pengadaan sarana dan prasarana universitas maupun proyek wisma atlet SEA Games. KPK menemukan 16 aliran dana mencurigakan ke Angelina yang nilainya miliaran rupiah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com