Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Politisi Jadi Benalu

Kompas.com - 22/06/2012, 08:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Alih-alih membentengi negara dalam upaya mewujudkan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, banyak politisi justru menjadi benalu. Kasus korupsi politisi dan penguasa yang meluas nyata-nyata telah menggerogoti negara.

”Saat ini banyak politisi justru menjadi benalu negara, bukan menjadi benteng negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD seusai menonton film "Soegija" bersama sejumlah politisi, peneliti, dan pejabat pemerintah, di Jakarta, Kamis (21/6/2012).

Dalam kondisi di mana politisi menjadi benalu negara, rakyat yang dirampas rasa keadilannya harus terus mengingatkan dengan segenap upaya dan perjuangan. Mahfud mengemukakan, perjuangan pendiri bangsa bersama rakyat menuntut keadilan dari penjajah Belanda dan Jepang masih relevan saat ini.

”Musuh kita saat ini bukan pasukan penjajah, tank dan persenjataannya. Musuh kita saat ini ada di dekat-dekat kita, yaitu ketidakadilan yang dilakukan oleh kita sendiri,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki menimpali, praktik politik politisi dan penguasa saat ini sulit dimengerti. Dengan kasus korupsi yang meluas dan kekecewaan terhadap perilaku politisi saat ini, Teten bertanya- tanya tentang kepentingan siapa yang saat ini dibela politisi, baik di Senayan maupun yang menjadi penguasa.

Wujudkan keadilan

Pendiri dan CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mengemukakan, perwujudan keadilan dalam bentuk kesejahteraan rakyat adalah tanda mewujudnya keindonesiaan yang dicita-citakan. ”Menjadi Indonesia tidak ditandai dengan segala hal berbau atribut atau upacara. Menjadi Indonesia ditandai salah satunya oleh komitmen menegakkan keadilan,” ujarnya.

Untuk politisi dan penguasa, ungkapan penegakan keadilan itu seharusnya terwujud dalam upayanya mendahulukan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan pribadi.

Terkait kritik tersebut, Ganjar Pranowo, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang juga hadir mengaku paling tersudut. ”Terkritik habis mendengar kata-kata Soegija agar politisi jangan jadi benalu. Tusukannya paling dalam kena saya,” ujar Ganjar.

Sutradara film "Soegija", Garin Nugroho, yang hadir dalam bincang-bincang itu mengemukakan, film ini sengaja digarap verbal untuk menyampaikan pesan secara langsung. Garin merindukan hadirnya film tentang tokoh- tokoh lain dengan berbagai latar belakang.

”Dengan medium kecil itu (film), saatnya politisi kita yang angkuh belajar. Kita punya sejarah panjang yang mulia tentang bagaimana berpolitik lewat teladan pemimpin-pemimpin di masa lalu,” ujar Garin.

Acara bincang-bincang dipandu cendekiawan Moeslim Abdurrahman yang mengkritik realitas politik saat ini dengan gaya jenaka. Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama turut menonton film ini dan membuka acara bincang-bincang yang digelar setelah acara nonton bareng (INU).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com