Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepemimpinan Lemah, Indonesia Akan Jadi Museum Sejarah

Kompas.com - 20/06/2012, 23:53 WIB
Aloysius Budi Kurniawan

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia membutuhkan negarawan, bukan sekedar politisi. Apabila bangsa ini tidak segera menata diri, maka Indonesia akan menjadi museum sejarah.            

Demikian diungkapkan, mantan Ketua Umum Pimpinan Puast Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, Rabu (20/6/2012) ini di Yogyakarta.

"Kepemimpinan di Indonesia sangat lemah. Tidak ada tindakan karena perencanaan aksinya sangat lemah. Negara ini berada dalam kondisi kritis," ucap Syafii.

Menurut Syafii Maarif, di tengah kondisi Indonesia yang marak dengan berbagai macam korupsi dan kekerasan, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Pemerintah seharusnya memerintah, bukan sekedar memberikan imbauan

"Mudah-mudahan ada sosok pemimpin baru pada pemilihan umum 2014 mendatang, yang benar-benar mengerti kondisi bangsa ini. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani bertindak walaupun tidak popular. Tanpa hal itu, tidak akan berubah negeri ini," paparnya.

Dibutuhkan keterbukaan

Tak dipungkiri, ungkap Syafii Maarif, budaya demokrasi di Indonesia belum bersih dan transparan. Partai-partai politik masih banyak yang menggerogoti APBD maupun APBN. Padahal, melalui orang-orang partai politik juga, khususnya anggota DPR dipilih para pimpinan lembaga negara, seperti hakim agung, jaksa agung, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, ketua Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan sebagainya.

"Dibutuhkan keterbukaan dan transparansi dalam proses kampanye. Partai politik harus benar-benar bersih dari korupsi atau politik uang. Kalau tidak, maka lama-kelamaan orang bosan dengan demokrasi," kata Syafii Maarif.

Kondisi kritis bangsa Indonesia yang disampaikan Syafii Maarif, selaras dengan daftar indeks negara gagal 2012 yang dipublikasikan di Washington DC, Amerika Serikat. Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal (Kompas, Rabu 20 Juni 2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com