Pramono: SBY Tak Perlu Meranking Parpol Terkorup

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung, menilai Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu membuat ranking partai politik terkorup. Meski berbicara atas nama Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menurut Pramono, Yudhoyono melekat sebagai Presiden.

"Persoalan korupsi jadi persoalan bangsa secara kolektif, bukan persoalan partai. Dengan demikian, ini harus menjadi musuh bersama oleh pemerintah yang dipimpin langsung oleh Pak SBY," kata Pramono di kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/2012).

Pramono menyampaikan hal itu terkait pernyataan Yudhoyono ketika membuka pertemuan Forum Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam. Yudhoyono tak terima partainya disoroti media massa menyusul banyak kasus korupsi yang menyeret para yuniornya.

Partai Demokrat pun kerap menjadi bulan-bulanan dari lawan politiknya. Citra partai korup melekat pada diri Demokrat. Akibatnya, elektabilitas Demokrat anjlok. Menurut Yudhoyono, korupsi yang dilakukan politisi parpol lainnya lebih parah.

Yudhoyono memaparkan data yang dia terima mengenai keterlibatan kader parpol lain dalam kasus korupsi. Di jajaran DPRD tingkat provinsi selama 2004-2012 , korupsi yang dilakukan oknum Demokrat mencapai 3,9 persen. Di atas Demokrat masih ada 4 partai lainnya. Persentasenya berturut-turut adalah 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen, dan 5,32 persen. Totalnya 75 persen.

Selanjutnya, korupsi di jajaran DPRD tingkat kabupaten/kota, kader Demokrat yang terlibat sebesar 11,5 persen. Di atas Demokrat ada dua parpol lainnya, masing-masing 27 persen dan 14,4 persen. Di tingkat menteri, anggota DPR, gubernur, hingga bupati/wali kota, kader Demokrat yang terlibat sebesar 8,6 persen. Di atas Demokrat, ada dua parpol, masing-masing 33,7 persen dan 16,6 persen.

Menurut Pramono, korupsi saat ini menjadi kekhawatiran semua pihak. Ia menilai dari waktu ke waktu korupsi tidak semakin turun, malah semakin banyak. Apalagi mereka yang terlibat korupsi berada di lembaga kekuasaan tinggi negara.

"Kalau memang ada, tidak perlu kemudian diranking dalam partai. Kalau saya pribadi, lawan saja, bersama-sama, itu jadi sikap bersama," kata politisi PDI Perjuangan itu.