Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Keberatan Penambahan Pengadilan Tipikor di Jakarta

Kompas.com - 13/06/2012, 10:32 WIB
Susana Rita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan keberatannya atas rencana Mahkamah Agung (MA) menambah jumlah Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di wilayah Jakarta. ICW menyarankan, MA lebih baik menambah hakim di Pengadilan Tipikor yang sudah ada daripada membentuk pengadilan baru.

Hal tersebut diungkapkan peneliti hukum ICW Donal Fariz, Selasa (12/6/2012) malam.

Seperti diketahui, MA berencana menambah empat Pengadilan Tipikor di Jakarta, tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Utara, dan PN Jakarta Barat. Langkah ini dilakukan mengingat kasus korupsi yang semakin meningkat sementara jumlah hakim sangat sedikit.

Agar pemeriksaan perkara tidak tertunda dan sidang tidak dilakukan secara maraton di satu Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, MA memandang perlu menambah jumlah pengadilan.

Menurut Donal, MA sebaiknya melakukan penguatan di masing-masing Pengadilan Tipikor. Pasalnya dari hasil beberapa eksaminasi publik yang dilakukan bersama para akademisi dan praktisi, ICW mendapat gambaran adanya persoalan serius terkait kompetensi hakim tipikor khususnya hakim ad hoc.

Ia mengakui, saat ini memang terdapat kecenderungan terjadi peningkatan perkara korupsi secara nasional. Namun, Donal berpendapat persoalan tersebut bisa diatasi dengan melakukan penambahan majelis hakim. Langkah ini lebih sederhana daripada membuat pengadilan baru.

Selain itu, tambahnya, faktor pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Tipikor menjadi catatan tersendiri. "Apalagi di beberapa pengadilan, misalnya di PN Jaksel, terkenal doyan dengan vonis bebas. Malangnya lagi, komposisi majelis hakim ditentukan oleh Ketua PN. Jadi makin ribet persoalannya," kata Donal.

Saat ini, MA sudah memiliki 33 pengadilan tipikor yang tersebar di tingkat provinsi. Undang-Undang Pengadilan Tipikor tahun 2009 memang mengamanatkan pembentukan pengadilan korupsi ini di ibu kota kabupaten. Ke depan, pengadilan korupsi akan dibentuk di tingkat kabupaten/kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com