Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadel Muhammad Laporkan Balik GCW ke Polisi

Kompas.com - 12/06/2012, 16:45 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad akan melaporkan balik Gorontalo Corruption Watch (GCW), kepolisi atas dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tak menyenangkan. Fadel menilai, GCW adalah ilegal, tak terdaftar di pemerintah setempat.

Hal tersebut disampaikan Fadel usai menjadi pembicara seminar International, di Universitas Brawijaya Malang, Selasa (12/6/2012). Saat ini kata Fadel, dirinya sedang menyiapkan tim kuasa hukum untuk mengajukan gugatan balik tersebut.

"Saat ini, tim kuasa hukum saya, telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk mempercepat laporan ke Kepolisian Gorontalo," tegasnya.

Menurut Fadel, dirinya mengklaim bersih dan tak terlibat dalam dugaan korupsi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo 2001 lalu.

LSM GCW itu, tiga kali mengakukan praperadilan. Namun, hanya sekali Pengadilan mengabulkan gugatannya yang memerintahkan termohon Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk membuka kembali kasus korupsi tersebut.

"Kasus itu terjadi pada 2001 lalu. Dana Silpa sebesar Rp 5,4 miliar itu, digunakan untuk dana mobilisasi 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo. Masing-masing menerima dana sebanyak Rp 120 juta. Dewan ngotot, akhirnya diputuskan bersama dana dicairkan," katanya.

Beberapa pekan lalu, dana tersebut kembali disoal. Pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo turun tangan. Kemudian seluruh anggota dewan diperintahkan mengembalikan dana ke kas negara.

Karena tak menemukan kerugian uang negara maka Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Setelah itu, kasus dibuka kembali pada 2004.

Setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan inspektorat tak ditemukan kerugian negara kasus dihentikan. Lalu, dibuka kembali pada 2009. Saat Fadel kembali mengikuti pencalonan kembali sebagai Gubernur Gorontalo.

"Saya tak takut karena saya tak korupsi dan tak makan uang rakyat. Jika bersih, tak korupsi, ya tak perlu lari," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com