Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewi Aryani Tak Malu Pakai Pin DPR

Kompas.com - 09/06/2012, 12:20 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani, yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan, mengaku tidak malu mengenakan pin lambang DPR kendati DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup.

Ketika bertugas di luar Kompleks Parlemen, Dewi mengaku tetap percaya diri mengenakan lambang anggota DPR tersebut. "Ketika di luar, ada yang tanya, apakah saya anggota DPR? Saya jawab, iya, saya anggota DPR," kata Dewi pada diskusi politik di Jakarta, Sabtu (9/6/2012).

Ketika orang tersebut mencibir DPR sebagai lembaga yang dipersepsikan paling korup, Dewi hanya menjawab ringan. "Iya benar, tetapi tidak semua korupsi," katanya.

Sementara itu, pengamat parlemen Sebastian Salang mengatakan, masih ada anggota-anggota DPR yang baik dan memiliki idealisme. Mereka adalah orang-orang sederhana yang memiliki niat bekerja untuk rakyat.

Sayangnya, tak banyak orang baik tersebut yang memiliki pengaruh di partai politik. Menurutnya, partai politik kerap memberikan kewenangan yang lebih besar kepada anggota DPR yang memberikan setoran yang banyak.

"Mereka tidak bisa apa-apa karena sistem yang ada membuat mereka tidak berdaya," ungkapnya.

Ditambahkan, anggota DPR yang baik hingga saat ini belum menjadi kekuatan yang signifikan untuk mendorong reformasi di Parlemen dan partai politik.

Baru-baru ini, hasil survei persepsi Soegeng Sarjadi Syndicate menunjukkan, 47 persen dari responden atau sekitar 1.030 orang memersepsikan DPR sebagai lembaga terkorup. Survei ini digelar pada 14-24 Mei 2012. Kantor Pajak berada di urutan kedua, sedangkan Polri ada di posisi ketiga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com