Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelas Menengah Menggantung Asa pada Negara

Kompas.com - 08/06/2012, 12:00 WIB

Oleh: BAMBANG SETIAWAN

KOMPAS.com- Kelas menengah Indonesia saat ini merupakan lapisan masyarakat yang gigih mengejar identitas kelas lewat gaya hidup, tetapi konservatif dalam ideologi dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap peran negara.

Kebangkitan kelas menengah dalam politik sempat menjadi kalimat penanda ketika Soeharto berhasil ditumbangkan dari tampuk kekuasaannya lewat demonstrasi besar tahun 1998. Terlebih, ketika demokrasi liberal kemudian diterapkan di Indonesia dengan pemilihan umum yang bebas tahun 1999, lalu diikuti pemilu langsung anggota parlemen dan presiden sejak tahun 2004, dan berikutnya pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005.

Pengadopsian demokrasi dengan menerapkan prosedur-prosedur yang menjamin kebebasan memilih seolah menggambarkan pesatnya perubahan ideologi kelas menengah dari konservatif menjadi liberal.

Namun, 14 tahun setelah reformasi, pertanyaan sebaliknya justru layak diajukan. Apa yang terjadi dengan kelas menengah kita saat ini? Di tengah ketegangan sosial yang memburuk dan banyaknya pejabat yang korup, kelas menengah lebih suka antre mengejar diskon telepon genggam merek Blackberry daripada membentuk barisan menegakkan pilar demokrasi.

Survei Litbang Kompas yang dilakukan Maret-April 2012 memperlihatkan, semakin tinggi kelas sosial, semakin banyak mereka mengoleksi semua ornamen dan aktivitas gaya hidup. Di satu sisi, masyarakat berlomba menaikkan citra kelasnya dengan berusaha mengadopsi gaya hidup konsumerisme. Di sisi lain, mereka cenderung menanggalkan nilai-nilai demokrasi dan kembali menarik bandul politik ke arah otoritarianisme.

Membandingkan kelas menengah saat ini dengan hasil survei sejenis yang pernah dilakukan Litbang Kompas tahun 1997, gambaran yang tertangkap sungguh mengejutkan. Pada survei yang dilakukan setahun menjelang kejatuhan Soeharto tersebut, gambaran tentang demokrasi begitu menggembirakan. Semua kelas, termasuk kelas menengah, cenderung memandang pentingnya demokrasi.

Namun, sekarang gambaran yang tertangkap adalah masyarakat yang antidemokrasi yang mengharapkan negara lebih berperan dalam mengendalikan ”keliaran” demokrasi. Tirani mayoritas tumbuh subur di semua kelas, mengesampingkan minoritas.

Kecenderungan melakukan simplifikasi nilai demokrasi dengan hanya berpegang pada makna ”mayoritas” menang melawan ”minoritas” ekuivalen dengan perkembangan yang terjadi sejak reformasi bergulir hingga hari ini. Masyarakat, termasuk kelas menengah, kian tak peduli terhadap orang-orang yang termarjinalkan, minoritas yang tersingkirkan dalam tata kehidupan kenegaraan. Terhadap penganut Ahmadiyah yang dikejar-kejar dan dimusnahkan, mereka cenderung tidak ambil pusing. Mereka lebih suka berlindung aman di balik ideologi ”mainstream”.

Kelas menengah merupakan strata sosial dengan anggota terbesar saat ini yang terbentuk oleh mobilitas ke atas yang cukup besar, yakni berupa naiknya status sosial sejumlah orang yang tadinya berasal dari kelas bawah menjadi kelas menengah. Komposisinya juga dilengkapi oleh turunnya sejumlah orang dari kalangan atas dan menengah atas ke kelompok menengah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com