Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukungan Rendah, Ical Tetap "Pede"

Kompas.com - 07/06/2012, 06:08 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tetap percaya diri dan optimistis akan menang dalam Pilpres 2014 nanti meski popularitas dan elektabilitasnya di bawah calon lain.

Namanya berada di urutan keempat survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS). Dukungan paling tinggi diperoleh Prabowo Subianto, diikuti Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla.

"Golkar memang harus kerja keras terus untuk menang pemilu. Namun, waktu saya mau jadi Ketum Golkar, survei di bawah calon lain, tapi menang kan. Begitu juga dengan Pemilu Presiden nanti," ujar pria yang akrab disapa Ical ini, di acara "Bung Karno di Mata Dunia, 111 tahun Gagasan & Tindakan", Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2012) malam.

Ical juga tampaknya tak ambil pusing dengan survei yang menyebut Prabowo dan Jusuf Kalla menjadi pasangan terpopuler untuk Pemilu 2014. "Bagus, bagus itu. Yang penting Golkar tetap nomor satu," tuturnya.

Menanggapi berbagai tawaran dari partai lain untuk mengusung Jusuf Kalla jadi capres, Ical justru tak khawatir. Ia menyatakan bangga rekan politisinya itu dilirik partai lain. Hal itu, kata dia, menandakan bahwa kader Golkar memiliki kemampuan yang baik untuk memimpin. Saat ini Jusuf Kalla memang tengah diwacanakan menjadi capres dari Partai Nasdem dan PPP.

"Kalau di Golkar kan sudah enggak bisa lagi karena sudah ada keputusan bulat dari rapimnas. Kalau Pak JK dipilih yang lain, berarti tokoh-tokoh Golkar berisi orang-orang hebat," tandasnya.

Aburizal Bakrie sudah memastikan dirinya adalah tokoh Golkar yang pantas menjadi capres pada 2014 dengan dukungan dari kader Golkar di daerah. Namun, ia sempat tidak mengindahkan nasihat para tetua di Partai Golkar yang menyebut masih ada nama calon lain yang berpotensi.

Jusuf Kalla menjadi nama lain yang sempat akan diusung sebagian kader Golkar. Akibat ricuh di internal Golkar terdahulu ini, pengamat politik Soegeng Sarjadi menyarankan agar Ical tak memaksakan dirinya untuk maju. Pasalnya, elektabilitas dan kepopulerannya lebih rendah daripada Jusuf Kalla.

"Dalam politik tidak boleh memaksakan diri. Jajak pendapat adalah momen opname dari masyarakat, itu sentimen publik," terang Soegeng di Jakarta.

Ia menyatakan, jika elektabilitas Kalla lebih tinggi, justru akan menimbulkan keresahan baru di internal partai berlambang pohon beringin itu. Persaingan ketat di partai itu justru menimbulkan konflik baru yang bisa berujung saling menjatuhkan.

"Golkar kelihatannya akan sedikit ada riak gelombang kalau dipaksakan Ical. Aburizal lebih baik jadi king maker. Akan lebih disegani orang. Orang akan lebih takut kalau dia jadi king maker," tuturnya.

Di sisi lain, Soegeng mengimbau Jusuf Kalla memberikan peluang untuk kaum muda Golkar yang berpotensi untuk maju dalam Pilpres 2014. Menurutnya, masa Kalla untuk berjaya sudah lewat. Saatnya memberikan kesempatan baru untuk kandidat Golkar lainnya.

"Kalau ada partai yang mencalonkan, kalau JK tidak terpilih, nama baik yang sudah dia bangun akan hilang. Kalau saya jadi dia, saya memilih tidak (calonkan diri). Jadi ketua PMI bagus, jadi Ketua Dewan Masjid Indonesia juga bagus. Jangan terlalu terobsesi terhadap kekuasaan. Itu nasihat saya. Tokoh politik tidak harus jadi presiden atau wakil," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com