Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenderal Pramono Edhie Wibowo Layak Capres, Bukan Cawapres

Kompas.com - 05/06/2012, 12:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai, Jenderal (TNI) Pramono Edhie Wibowo layak menjadi calon presiden atau capres di Pemilu 2014, bukan sebagai calon wakil presiden (cawapres). Menurut Max, bukan tidak mungkin Partai Demokrat mengusung Pramono sebagai capres nantinya.

"Dari nuansa saat ini, dia (Pramono) masuk sebagai capres. Pengambilan keputusannya prima dan orangnya tegas. Kalau dijadikan cawapres, saya pikir apa dia mau?" kata Max di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Max dimintai tanggapan atas sikap Partai Golkar yang membidik Pramono sebagai cawapres untuk mendampingi Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical dalam Pilpres 2014.

Max mengatakan, sejumlah pihak boleh saja mengusulkan Pramono untuk maju dalam Pilpres. Namun, kata anggota Komisi I itu, keputusan menerima atau menolak ada pada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Meski demikian, Max meminta agar semua parpol tidak mengganggu kerja ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sebagai KSAD. "Pak Pramono seorang pemimpin, dan dia dilirik banyak orang. Biarkanlah dia konsentrasi dengan tugas," ucapnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, Pramono Edhie tak berambisi menjadi capres atau cawapres. "Dia teman akrab saya. Dia tak pernah berpikir capres maupun cawapres," kata Ruhut.

Sebelumnya, Pramono enggan berkomentar perihal wacana pengusungan dirinya dalam Pilpres 2014. "Saya enggak tahu. Tanya yang umumin," kata Pramono beberapa waktu lalu di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com