Janggal, Pengadaan Barang Hambalang Lebih Mahal dari Konstruksinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya pengadaan barang pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat, diketahui lebih mahal dibanding biaya pembangunannya. Hal tersebut menjadi bagian penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, nilai keseluruhan proyek Hambalang mencapai Rp 2,5 triliun yang terdiri dari Rp 1,4 triliun untuk biaya pengadaan barang dan Rp 1,1 triliun untuk biaya pembangunan gedung atau konstruksi.

"Pengadaan barangnya sudah jadi sebagian walaupun proyeknya belum jadi," kata Bambang di Jakarta, Senin (4/6/2012).

KPK tengah menyelidiki kejanggalan terkait nilai pengadaan barang dan konstruksi tersebut. Kalau konstruksi, lanjut Bambang, berkaitan dengan korporasi dan proses pengadaan barang.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK lainnya, Busyro Muqoddas, mengatakan bahwa kenaikan anggaran proyek yang drastis juga menjadi hal menarik bagi KPK. Menurutnya, bisa ada dua kemungkinan korupsi terkait proyek ini, yakni terkait dengan penggelembungan harga atau proses penganggarannya yang melibatkan DPR dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Adapun proyek Hambalang dikerjakan melalui kerjasama operasi (KSO) antara PT Adhi Karya dengan Wijaya Karya. Dalam pelaksanannya, KSO tersebut menyubkontrakan proyek ke sejumlah perusahaan lain, di antaranya, PT Duta Sari Citralaras dan PT Global Daya Manunggal.

PT Dutasari merupakan perusahaan milik Mahfud Suroso yang disebut sebagai orang dekat Anas Urbaningrum. Istri Anas, Athiyyah Laila, pernah juga menjadi komisaris pada perusahaan tersebut.

Sebanyak lebih dari 60 orang telah diperiksa KPK dalam penyelidikan Hambalang. Mereka yang diperiksan antara lain, Athiyyah, Mahfud Suroso, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI) Dudung Purwadi, Manajer Pemasaran PT DGI Mohamad El Idris, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Kepala Badan Pertahanan Nasional Joyo Winoto, anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono, dan Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat, Munadi Herlambang.

KPK juga berencana memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam penyelidikan kasus ini.