Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Tak Perlu Dirikan Negara Islam

Kompas.com - 01/06/2012, 10:46 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pancasila, sebuah ideologi dan falsafah Indonesia, merupakan hasil final perjuangan umat Islam. Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian dan pengamalan yang benar, murni, dan konsekuen.

"Dengan demikian, tidak perlu ada aspirasi untuk mendirikan negara Islam karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah diejawantahkan dalam Pancasila," kata Ketua Pengurus Besar NU Said Aqil Siroj ketika menyampaikan pidato berjudul "Menegakkan Kembali Pancasila" pada Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Turut hadir pada peringatan ini, di antaranya, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono, Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, serta Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, dan Wakil Presiden ke-10 RI M Jusuf Kalla, pimpinan fraksi di Parlemen, dan lainnya.

Said mengatakan, setiap individu ataupun organisasi yang secara terang-terangan melawan ideologi Pancasila harus ditetapkan sebagai organisasi kriminal, bahkan subversif, dan tidak boleh mengembangkan ajarannya di Indonesia. Tanpa merinci, Said mengatakan, banyak hukum dan undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Said, hukum dan undang-undang tersebut perlu ditinjau kembali karena jelas-jelas merugikan, merusak, dan menyengsarakan rakyat dan negara Indonesia. "Padahal, jelas, tujuan Pancasila adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Said.

Terkait polemik Hari Lahir Pancasila yang dinilai Said membahayakan dan dapat mengaburkan nilai sejarahnya, pimpinan lembaga tinggi negara harus tegas mengambil keputusan bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945.

"Ini dinyatakan oleh penggalinya sendiri, yaitu Bung Karno, serta dibenarkan para ulama seperti KH Wahab Hasbullah dan KH Saifuddin Zuhri. Dengan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi pergeseran terhadap sejarah dan status Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia," kata Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com