Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Tak Perlu Dirikan Negara Islam

Kompas.com - 01/06/2012, 10:46 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pancasila, sebuah ideologi dan falsafah Indonesia, merupakan hasil final perjuangan umat Islam. Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian dan pengamalan yang benar, murni, dan konsekuen.

"Dengan demikian, tidak perlu ada aspirasi untuk mendirikan negara Islam karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah diejawantahkan dalam Pancasila," kata Ketua Pengurus Besar NU Said Aqil Siroj ketika menyampaikan pidato berjudul "Menegakkan Kembali Pancasila" pada Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Turut hadir pada peringatan ini, di antaranya, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono, Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, serta Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, dan Wakil Presiden ke-10 RI M Jusuf Kalla, pimpinan fraksi di Parlemen, dan lainnya.

Said mengatakan, setiap individu ataupun organisasi yang secara terang-terangan melawan ideologi Pancasila harus ditetapkan sebagai organisasi kriminal, bahkan subversif, dan tidak boleh mengembangkan ajarannya di Indonesia. Tanpa merinci, Said mengatakan, banyak hukum dan undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Said, hukum dan undang-undang tersebut perlu ditinjau kembali karena jelas-jelas merugikan, merusak, dan menyengsarakan rakyat dan negara Indonesia. "Padahal, jelas, tujuan Pancasila adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Said.

Terkait polemik Hari Lahir Pancasila yang dinilai Said membahayakan dan dapat mengaburkan nilai sejarahnya, pimpinan lembaga tinggi negara harus tegas mengambil keputusan bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945.

"Ini dinyatakan oleh penggalinya sendiri, yaitu Bung Karno, serta dibenarkan para ulama seperti KH Wahab Hasbullah dan KH Saifuddin Zuhri. Dengan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi pergeseran terhadap sejarah dan status Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia," kata Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com