Presiden Harus Mulai Dialog Jakarta-Papua

JAKARTA, KOMPAS.com- Upaya pendekatan "kesejahteraan" melalui dana otonomi khusus tidak meredam konflik, bahkan ditengarai malahan mengintensifkan praktik korupsi para elite Papua. Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III DPR, menekankan, penyelesaian politik melalui dialog merupakan satu-satunya pilihan bagi penghentian kekerasan berkepanjangan di Papua.

"Tidak ada pilihan lain," tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, Jumat (1/6/2012).

Menurut Eva, hambatan utama terciptanya dialog Papua justru di Jakarta. Masih banyak anasir-anasir pejabat tinggi, terutama pihak militer atau polisi yang bersikukuh dengan pola-pikir Orde Baru berupa pendekatan keamanan walau terbukti telah gagal.

"Resistensi yang kuat juga diduga karena keterlibatan aparat di bisnis-bisnis tambang di Papua sebagaimana dilaporkan masyarakat adat setempat dan ditegaskan oleh asosiasi LSM Papua," sebut Eva.

Rapat kerja Komisi III DPR dengan Komnas HAM pada Kamis (31/5/2012) membahas situasi di Papua yang makin memburuk justru ketika jumlah aparat keamanan yang dikirim berlebihan atau tidak proporsional.

Hal ini kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kebijakan pemerintah di Papua sudah diubah dari pendekatan keamanan menjadi kesejahteraan.

Kehadiran aparat keamanan tersebut terkonsentrasi di daerah-daerah tambang yang sejak awal tahun telah menimbulkan korban meninggal sebanyak lima orang termasuk warga asing. "Karena terbukti pendekatan keamanan, sejak Orde Baru, telah gagal, bahkan situasi keamanan memburuk, sepatutnya pemerintah legowo untuk memulai dialog Jakarta-Papua sebagaimana sudah sejak lama disarankan banyak pihak," sebut Eva.

Menurut Eva, dialog Jakarta-Papua hanya akan efektif setelah didahului dengan penarikan pasukan keamanan dari Papua sebagaimana tuntutan masyarakat Papua dan direkomendasikan Komnas HAM. Untuk menggenapi prasyarat "saling percaya" dalam dialog, sepatutnya pemerintah juga memberikan amnesti kepada 17 tahanan politik Papua.