Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Investigasi Amblesnya Bangunan di Proyek Hambalang

Kompas.com - 28/05/2012, 12:15 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mendesak semua pihak yang terkait melakukan penyelidikan kasus amblesnya proyek pusat olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Jika ada unsur pidana, aparat penegak hukum harus menindaklanjuti.

"Kalau konstruksi tidak memenuhi kontrak, itu ada niat kontraktor untuk melakukan tindakan kejahatan. Kita serahkan saja untuk diinvestigasi, apakah ada niat untuk mengurangi spesifikasi. Kalau ada niat itu, ada unsur untuk merugikan negara, ya ditindaklanjuti," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2012).

Sebelumnya, dua gedung yang berada di proyek Hambalang ambles. Bangunan itu yakni power house dan lapangan indoor.

Marzuki menilai ada sisi positif dari amblesnya proyek itu lantaran dugaan kesalahan dapat diketahui sejak awal. "Kalau enggak roboh, enggak ketahuan. Sudah 10 tahun roboh kan enggak ketahuan tingkah laku kontraktornya," ucap dia.

Adapun mengenai pengerjaan proyek yang disubkontrakkan seperti yang dipermasalahkan Indonesia Corruption Watch, menurut Marzuki, hal itu tidak masalah. Subkontraktor, kata dia, wajar untuk memberikan kesempatan kontraktor menengah dan kecil terlibat dalam proyek besar.

"Kalau semua diambil dan tidak ada subkontraktor, pengusaha menengah dan kecil tidak ada kesempatan untuk kerjakan proyek-proyek besar," pungkas politisi Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, PT Adhi Karya merupakan salah satu BUMN penggarap proyek Hambalang yang nilainya Rp 1,5 triliun itu. Proyek tersebut dikerjakan melalui kerja sama operasi (KSO) antara Adhi Karya dan Wijaya Karya. Dalam pelaksanaannya, KSO tersebut mensubkontrakkan proyek ke sejumlah perusahaan lain, di antaranya adalah Dutasari Citralaras dan PT Global Daya Manunggal.

Dutasari mengerjakan bagian mekanikal, elektrik, dan plumbing, sedangkan Global mengerjakan bagian arsitektur dan struktur. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com