Proyek Hambalang Ambles, Menpora Salah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng harus turut bertanggung jawab atas amblesnya proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat, Kamis (24/5/2012) silam. Para ahli geologi menilai struktur lahan seluas 38 hektar tersebut dinilai lemah dan labil sehingga tidak sesuai dengan pusat olahraga.

Menurut mantan Menpora Adhyaksa Dault, setelah dilantik menjadi menteri, Andi tidak pernah berkomunikasi dengannya. Meski demikian, Adhyaksa mengaku pernah memberikan peringatan soal kondisi tanah kepada staf di Kemenpora terkait rencana pembangunan pusat pelatihan olahraga tersebut.

"Tapi mungkin, Pak Andi telah mendapatkan masukan lain dari stafnya," kata Adhyaksa ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (27/5/2012).

Adhyaksa menuturkan, sebuah gedung sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA siap dibangun ketika dirinya masih menjabat sebagai Menpora. Gedung sekolah ini akan melengkapi sekolah atlet di Ragunan yang dinilai tak memadai lagi. Adhyaksa mengatakan sedih dan kecewa ketika mendengar kabar bahwa proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga itu ambles.

Amblesnya proyek ini pun dibenarkan Corporate Secretary PT Adhi Karya, Kurnadi Gularso. "Kejadian ambles memang benar, sedang dibuat oleh perencana baik rencana penanganan maupun pencegahan," katanya melalui pesan singkat, Minggu (27/5/2012).

Namun, saat akan dimintai penjelasan lebih lanjut melalui telepon, Kurnadi belum menjawab panggilan Kompas.com.

Adapun PT Adhi Karya merupakan salah satu BUMN penggarap proyek Hambalang yang nilainya Rp 1,5 triliun itu. Proyek tersebut dikerjakan melalui kerja sama operasi (KSO) antara Adhi Karya dan Wijaya Karya. Dalam pelaksanaannya, KSO tersebut mensubkontrakkan proyek ke sejumlah perusahaan lain, di antaranya adalah Dutasari Citralaras dan PT Global Daya Manunggal. Dutasari mengerjakan bagian mekanikal, elektrik, dan plumbing. Global mengerjakan bagian arsitektur dan struktur. Proyek Hambalang ini telah diselidiki KPK. Lembaga penegakan hukum ini menelusuri indikasi korupsi terkait sengketa lahan maupun pengadaan proyek.